NARASITODAY.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap rencana efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar pada 2025.
Pemangkasan dan realokasi anggaran ini mencakup pengurangan perjalanan dinas serta kunjungan kerja DPRD Jabar.
Sikap dukungan tersebut diungkapkan langsung oleh Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat sekaligus Anggota Badan Anggaran DPRD Jawa Barat, Samsul Hidayat.
Samsul mengatakan, pihaknya setuju terkait pemangkasan anggaran perjalanan dinas dan pengurangan kunjungan kerja demi efisiensi anggaran yang akan dilakukan oleh pemprov Jabar saat dipimpin oleh gubernur wakil gubernur terpilih Dedi Mulyadi dan Erwan Setiawan.
“Kan gini ya, kalau DPRD itu kita kan mewakili masyarakat justru kita juga nanti dikaji seperti gini, saya setuju kalau kunjungan-kunjungan kerja harus dikurangi. Saya setuju kalau kunjungan kerja harus dikurangi,”kata Samsul kepada tvOnenews.com, Rabu (05/02/2025).
Namun, kata Samsul, ada beberapa pos anggaran strategis yang tidak dapat dipangkas seperti pos anggaran untuk reses.
“Tapi ada pos-pos lain yang memang gak bisa dikurangi seperti reses,” imbuhhya.
Sebab, menurutnya reses merupakan proses penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung oleh anggota dewan. Selain itu, hal tersebut juga sudah tertera dalam undang-undang.
“Reses itu kan kita menjabarkan rencana pembangunan Jawa Barat. Apa yang sudah dilakukan di Pemprov, apa yang terjadi di akar rumput, di masyarakat? Nah kita-kita ini kan wakil harus mendengar aspirasi. Kegiatan-kegiatan itu gak bisa dipangkas kalau reses dan itu udah undang-undang loh, kalau reses itu, semua, baik dari DPR RI, DPRD Provinsi, kota kabupaten, sama harus ada reses,”katanya.
Meski demikian, Samsul menyebut, DPRD Jawa Barat belum membahas secara detail terkait pos-pos anggaran DPRD Jabar yang akan diefisienkan. Hal itu rencananya akan dibahas pada Rapat Badan Anggaran (BANGGAR).
“Nah ini kan saya belum (detail anggaran) ini kan baru rencananya Minggu ini akan kita lihat pergeseran-pergeserannya apa aja. Kan secara formal, kalau secara informal kan isunya pos inilah, pos itulah. Tapi kan kita nggak bisa menyampaikan hal-hal yang tidak formal. Kita nanti lihat apa saja yang akan dibahas di Banggar ,”katanya.
Samsul meminta Pemprov Jabar segera membuat draft pemangkasan dan relokasi anggaran tersebut, sehingga saat dilakukan pembahasan rencana itu sudah matang dan tidak ada penundaan.
“Kita juga menunggu masukan dari Pemprov, silahkan Pemprov sekarang membuat draft apa saja nanti apa-apa dibicarakan di Banggar,”katanya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa efisiensi anggaran Jawa Barat 2025 akan dibahas secara menyeluruh pada Rapat Banggar. Bukan hanya anggaran DPRD namun juga anggaran OPD lainnya.
“Jadi kalau misalkan pengetatan yang direncanakan, yang akan diajukan ini kan oleh Pemprov Jabar sebesar 3 – 4 triliun. Jadi dari 3 dan 4 Triliun ini kita akan kaji jangan sampai pengatatan ini juga ada di pos-pos yang memang nanti membuat darurat juga gitu kan,” kata Samsul.
Selain DPRD dan OPD, ia juga menjelaskan bahwa efisiensi anggaran untuk BUMD juga akan dikaji secara mendalam.
Pasalnya, banyak dari BUMD milik Pemprov Jabar yang tidak produktif dan tidak memberikan dividen bagi Pemprov Jabar.
“Ini kan kebanyakan BUMD ini 41 jadi dari 41 itu menjadi misalkan 8 BUMD cukup lah gitu kan ini ada BUMD-BUMD yang hingga hari ini tidak pernah memberikan ini ya tidak pernah memberikan benefit dividen Ke Pemprov Jabar,” tuturnya.
Rencananya, pembahasan tersebut juga akan disesuaikan dengan visi misi Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi.
“Nah, nanti kan disitu ada pergeseran terkait visi-misi gubernur, wakil gubernur Jawa Barat, terkait nanti dengan gubernur juga harus dibicarakan, terkait dengan pemetaan dan lain-lain,” tandasnya.
“Itu kan ini kita bersabar hingga minggu depan lah, kan minggu depan pelantikan gubernur, pas ke pelantikan langsung kita tancep gas dengan gubernur terpilih, begitu,”tandasnya.
