NARASITODAY.COM, JAKARTA – Menghadapi kenyataan pahit ribuan ijazah yang tak terserap pasar kerja, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) kini bersiap melakukan langkah radikal.
Pemerintah berencana melakukan audit besar-besaran terhadap program studi (prodi) di seluruh universitas tanah air, dengan ancaman penutupan bagi jurusan yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri masa depan.
Kebijakan ini diambil sebagai respons atas fenomena oversupply atau kelebihan pasokan lulusan pada prodi tertentu yang berbanding terbalik dengan ketersediaan lapangan kerja.
Pilah, Pilih, atau Tutup
Sekjen Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menegaskan bahwa pemerintah tidak akan ragu untuk mengeksekusi prodi yang hanya mencetak pengangguran baru. Ia meminta “kerelaan” dari para pimpinan perguruan tinggi untuk mendukung langkah penataan ulang ini.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini dan sebenernya yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” kata Badri dalam diskusi virtual pada Senin (27/4/2026).
Langkah ini juga memerlukan sinergi dengan konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) agar kebijakan yang diambil memiliki landasan data kependudukan yang akurat.
Ironi Sarjana Pendidikan
Salah satu sorotan tajam Badri tertuju pada prodi ilmu sosial, khususnya kependidikan atau keguruan. Data statistik menunjukkan bahwa 60% porsi pendidikan tinggi saat ini didominasi oleh ilmu sosial, dengan angka kelulusan keguruan yang sangat timpang dibanding kebutuhan pasar.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu. Sementara, kebutuhan untuk lulusan keguruan hanya 20 ribu,” ungkap Badri.
Kesenjangan yang sangat lebar ini dipicu oleh pendekatan market driven strategy yang selama ini dianut perguruan tinggi; yakni hanya membuka jurusan yang laris manis diminati calon mahasiswa, tanpa mempertimbangkan apakah lulusannya akan terserap di masa depan.
Ancaman Surplus Dokter dan Bonus Demografi
Bukan hanya di sektor sosial, Badri juga memberikan peringatan dini terhadap prodi kesehatan. Jika tidak dikendalikan, Indonesia diprediksi akan mengalami surplus tenaga medis yang tidak merata distribusinya pada tahun 2028.
“Saya bisa ngecek juga itu misalnya tahun 2028, sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau misalnya ini dibiarkan. Oversupply dokter itu kalau misalnya kita pakai standar minimal World Bank. Apalagi terjadi maldistribusi, ketidakseimbangan distribusi di berbagai daerah,” terangnya.
Kemendiktisaintek mengingatkan bahwa bonus demografi yang sering digembar-gemborkan bisa menjadi bumerang jika pendidikan tinggi tidak selaras dengan arah pertumbuhan ekonomi nasional. Tanpa adanya sinkronisasi atau match antara bangku kuliah dan dunia kerja, cita-cita menjadi negara maju akan sulit tercapai.
“Memang saat ini bonus demografi digaungkan di mana-mana, tapi kalau pendidikan tinggi yang diharapkan bisa mengantar untuk kita menjadi negara maju itu tidak kita sesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke masa depan, tentunya akan tidak match,” tegas Badri.
Kini, bola panas berada di tangan perguruan tinggi. Apakah mereka rela menutup pintu bagi prodi-prodi “favorit” demi mencetak lulusan yang benar-benar dibutuhkan oleh bangsa? Waktu yang akan menjawab seberapa cepat eksekusi ini akan mengubah wajah pendidikan Indonesia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
