NARASITODAY.COM, DHAKA – Gelombang panas ekstrem yang melanda Bangladesh kini berubah menjadi krisis energi yang serius. Suhu yang menembus 40 derajat Celsius di banyak wilayah memperparah situasi, memaksa pemerintah melakukan pemadaman listrik bergilir secara luas akibat keterbatasan pasokan bahan bakar. Gangguan ini tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga langsung memukul kehidupan sehari-hari masyarakat.
Kondisi tersebut dipicu oleh terganggunya rantai pasok energi global menyusul konflik di kawasan Timur Tengah. Ketergantungan tinggi Bangladesh terhadap impor energi membuat negara ini sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Sekitar 95 persen kebutuhan minyak dan gasnya berasal dari luar negeri, dengan jalur distribusi utama melewati Selat Hormuz yang kini terdampak konflik.
Lonjakan permintaan listrik akibat cuaca panas tidak mampu diimbangi oleh produksi nasional. Pemerintah pun menerapkan kebijakan load-shedding atau pemutusan listrik bergilir untuk menekan beban sistem. Dampaknya terasa luas, terutama bagi masyarakat yang harus menghadapi panas tanpa pendingin udara atau kipas.
Di wilayah barat laut, tepatnya di distrik Pabna, seorang warga bernama Mashuka Yasmin Mishu menggambarkan situasi yang semakin berat. Ia mengaku kesulitan beristirahat bersama kedua anaknya karena listrik kerap padam dalam waktu lama.
Menurutnya, meskipun pemadaman bukan hal baru, kondisi tahun ini jauh lebih parah dibanding sebelumnya karena listrik bahkan tidak tersedia selama beberapa jam berturut-turut.
Pemerintah melalui pejabat Kementerian Energi mengakui bahwa persoalan utama bukan pada kapasitas pembangkit, melainkan kekurangan bahan bakar. Infrastruktur yang ada sebenarnya mampu menghasilkan listrik dalam jumlah besar, namun tidak dapat dioperasikan secara optimal tanpa pasokan energi yang cukup.
Data resmi menunjukkan kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan produksi listrik. Permintaan nasional telah mencapai sekitar 16.000 megawatt, sementara kemampuan produksi yang tersedia hanya berada di kisaran 14.000 megawatt. Selisih ini memaksa pemerintah mengambil langkah distribusi energi secara selektif.
Sebagai bagian dari kebijakan pemerataan, pemadaman listrik juga mulai diuji coba di ibu kota Dhaka. Langkah ini bertujuan untuk memastikan masyarakat pedesaan, khususnya para petani yang terdampak panas ekstrem, tidak menanggung beban yang lebih berat dibanding warga perkotaan.
Di sisi lain, krisis ini juga memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar. Banyak warga memilih membeli bahan bakar dalam jumlah besar karena khawatir pasokan akan semakin menipis. Pemerintah menilai kondisi tersebut lebih dipicu oleh kepanikan masyarakat, bukan karena ketersediaan stok yang benar-benar habis.
Krisis energi yang terjadi saat ini menunjukkan betapa pentingnya diversifikasi sumber energi bagi Bangladesh. Tanpa langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan pada impor, gejolak global akan terus menjadi ancaman serius bagi stabilitas energi dan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
