NARASITODAY.COM – Anggota DPRD Jawa Barat dari daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor, H. Permadi Dalung, merespons keluhan terkait berbagai permasalahan yang dialami objek wisata di Kecamatan Cigudeg.
Hal ini disampaikan Ketua Karang Taruna Kecamatan Cigudeg, Ade, dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata yang digelar di Kantor DPD PAN Kabupaten Bogor, Senin (13/1/2025).
Ade melaporkan tiga permasalahan utama yang dihadapi, yakni akses jalan menuju Curug Rahong, minimnya wisatawan di Goa Gudawang, dan pengembangan kerja sama dengan pengelola kebun teh di Banyuresmi.
“Khusus Curug Rahong, tamu-tamu yang datang bukan hanya dari daerah sekitar, tapi juga dari Jakarta dan Tangerang. Namun, kendala utamanya adalah keberadaan perusahaan tambang di lingkungan sekitar. Kami dari Karang Taruna bersama pemerintah desa setempat perlu mencari solusi terkait hal ini,” ungkapnya.
Merespons laporan tersebut, H. Permadi menyatakan dukungannya untuk menyelesaikan masalah akses infrastruktur menuju Curug Rahong.
“Persoalan utama di Curug Rahong adalah jalan. Infrastruktur menuju lokasi itu sempit, terutama di Kampung Kadaung. Untuk melebarinya saja menjadi tantangan besar karena rumah-rumah di sana berdempetan. Meski begitu, ada anggaran dari pemerintah daerah yang bisa dimanfaatkan. Saya mendorong Karang Taruna dan Pemerintah Desa Rengas Jajar untuk merancang solusi bersama Pemkab Bogor agar akses jalan ke Curug Rahong lebih memadai,” ujarnya.
Menurutnya, jika akses jalan diperbaiki, potensi pengunjung akan meningkat sehingga memberikan dampak ekonomi positif bagi desa dan pemerintah daerah.
Terkait sepinya wisatawan di Goa Gudawang, H. Permadi menjelaskan bahwa pengelolaan kawasan tersebut menjadi kewenangan Pemkab Bogor. Namun, ia menyarankan agar Karang Taruna dan pemerintah desa setempat memperbaiki fasilitas dasar untuk meningkatkan kenyamanan wisatawan.
“Goa Gudawang pernah mendapat bantuan untuk penataan area parkir. Saran saya, rapikan dulu kawasan tersebut agar wisatawan merasa nyaman. Jika Pemkab Bogor mengalami keterbatasan anggaran, Pemerintah Provinsi Jawa Barat siap membantu untuk menutupi kekurangannya,” jelas politisi PAN tersebut.
Sementara itu, untuk pengembangan Kebun Teh Banyumanik yang berada di bawah naungan BUMN, H. Permadi menyarankan agar pemerintah desa membangun komunikasi dengan pihak pengelola.
“Karena kebun teh ini merupakan kewenangan pemerintah pusat, Kepala Desa perlu menjalin komunikasi dengan penanggung jawab setempat untuk memulai langkah kerja sama,” tutupnya.***
