NARASITODAY.COM – Larangan pemerintah bagi warung klontong untuk menjual gas LPG 3 kg secara eceran mulai Sabtu (1/2/2025) menimbulkan gelombang protes. Pedagang kecil dan masyarakat yang bergantung pada gas melon untuk kebutuhan sehari-hari merasa aturan ini justru memperumit keadaan.

Aziz (50), pemilik warung klontong di Citeureup, Kabupaten Bogor, mengaku kebijakan ini berdampak langsung pada usahanya. Ia kini tidak bisa lagi menjual gas melon ke pelanggan setianya yang mayoritas ibu rumah tangga.

“Seharusnya pemerintah lebih bijak. Dari kemarin ada ibu-ibu yang belum masak karena nggak dapat gas. Kasihan mereka,” keluhnya saat ditemui pada Senin (3/2/2025).

Lebih parahnya lagi, Aziz juga kesulitan mendapatkan gas melon untuk kebutuhan rumah tangganya sendiri.

“Saya juga butuh buat masak di rumah, tapi dua hari ini nggak dapat sama sekali. Kalau sudah begini, kita harus gimana?” katanya.

Tak hanya pedagang, masyarakat umum juga terkena dampak aturan baru ini. Marika (37), seorang ibu rumah tangga, mengaku kini harus mencari gas melon ke tempat yang lebih jauh.

Bagi yang memiliki kendaraan pribadi, mungkin ini bukan masalah besar. Tapi bagi mereka yang tidak, situasi ini sangat menyulitkan.

“Kalau kita punya motor, masih bisa cari ke luar. Tapi yang nggak punya kendaraan, harus gimana? Bukannya dipermudah, malah dipersulit,” ujarnya kesal.

Ia bahkan lebih memilih harga gas yang lebih mahal asalkan ketersediaannya tetap ada.

“Mau harganya naik sedikit nggak masalah, asal tetap ada. Dapur tetap harus ngebul, kan?” katanya.

Larangan ini disebut sebagai upaya pemerintah untuk memastikan distribusi gas melon lebih tepat sasaran, hanya untuk masyarakat miskin. Namun, kebijakan ini justru membuat warga kebingungan.

Banyak yang berharap pemerintah segera mencari solusi agar gas melon tetap tersedia dan mudah diakses. Sebab, bagi mereka, kebutuhan memasak adalah hal mendasar yang tidak bisa ditunda.

“Yang masyarakat butuhkan itu kemudahan, bukan aturan yang bikin repot,” pungkasnya.