NARASITODAY.COM – Kabar kelam kembali menyelimuti Papua, tepatnya di Yahukimo. Sebuah klaim mengejutkan dilontarkan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) terkait insiden berdarah di wilayah tersebut.
Mereka menyatakan telah berhasil melenyapkan lima anggota TNI yang disebut menyamar sebagai penambang emas ilegal di Kali Kabur, Korowai, pada 9 April 2025 lalu. Bahkan, juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menuding bahwa aktivitas penambangan ilegal itu didalangi oleh militer pemerintah pusat yang melakukan pemantauan udara dengan drone.
Namun, klaim tersebut sontak dibantah keras oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Kepala Biro Informasi Pertahanan Kemenhan, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang, dengan tegas menyatakan bahwa 11 korban pembunuhan di Yahukimo adalah warga sipil, bukan anggota TNI.
“Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemhan menegaskan bahwa prajurit TNI tidak terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di Papua,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada Kamis (10/4/2025), menyanggah tudingan keterlibatan aparat dalam praktik ilegal tersebut.
Lebih lanjut, Brigjen TNI Frega Wenas Inkiriwang menyoroti bahaya narasi yang dibangun oleh TPNPB-OPM. Menurutnya, tindakan kelompok tersebut yang menyamakan warga sipil dengan aparat keamanan dan terlibat dalam kekerasan ekstra yudisial adalah sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan.
“Aksi TPNPB-OPM dinilai berbahaya karena menyamakan warga sipil dengan aparat keamanan dan terlibat di dalam kekerasan ekstra yudisial. Aksi itu sama saja merupakan tindak kejahatan terhadap kemanusiaan,” tegasnya.
Pemerintah, lanjut Frega, tetap berpegang pada pendekatan hukum dan damai dalam menyelesaikan konflik di Papua dan menolak segala bentuk provokasi dari kelompok bersenjata.
“Pemerintah tetap berkomitmen pada pendekatan hukum dan damai dalam menyelesaikan konflik di Papua serta menolak segala bentuk provokasi dari kelompok bersenjata,” katanya.
Senada dengan Kemenhan, Mabes TNI juga mengeluarkan bantahan tegas. Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI, Brigjen TNI Kristomei Sianturi, melabeli klaim TPNPB-OPM terkait tewasnya prajurit TNI di area pendulangan emas di Distrik Suntamon, Yahukimo, sebagai berita bohong alias hoaks.
Kristomei justru menekankan bahwa korban pembunuhan adalah warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas. Dengan nada prihatin, ia menyebut tindakan tersebut sebagai pelanggaran berat Hak Asasi Manusia (HAM).
“Bahwa benar telah terjadi penyerangan terhadap warga sipil yang berprofesi sebagai pendulang emas oleh gerombolan OPM. Akibat serangan tersebut, sejumlah warga sipil menjadi korban,” ungkap Kristomei pada Kamis (10/4/2025).
Keterbatasan akses komunikasi di wilayah terpencil tersebut membuat pendataan jumlah pasti korban meninggal maupun luka masih terus dilakukan. Namun, satu hal yang pasti ditegaskan oleh Kristomei adalah tidak adanya prajurit TNI yang menjadi korban dalam insiden ini.
“Tidak ada prajurit TNI yang gugur hingga berita ini diturunkan. Propaganda yang disebarkan oleh OPM dan simpatisannya bahwa korban adalah prajurit TNI merupakan bentuk manipulasi informasi untuk mencari pembenaran atas tindakan brutal mereka,” imbuhnya, menepis upaya kelompok bersenjata untuk memutarbalikkan fakta.
Mabes TNI juga menyoroti pola propaganda serupa yang pernah dilakukan OPM di Distrik Angruk, Yahukimo, di mana mereka menganiaya dan membunuh guru serta tenaga kesehatan dengan dalih bahwa para pekerja kemanusiaan itu adalah anggota TNI yang menyamar.
“Padahal, jelas-jelas yang dibunuh dan dianiaya adalah warga sipil yang mengabadikan dirinya sebagai tenaga kesehatan dan guru di pedalaman Papua,” kata jenderal bintang satu itu dengan nada geram.
Kekerasan yang terus berulang ini menuai kecaman keras dari TNI. “TNI mengecam keras aksi kekerasan tersebut dan menilai tindakan OPM sebagai bentuk nyata pelanggaran HAM berat yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun,” tegas Kristomei.
Lebih lanjut, ia memastikan bahwa TNI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk memburu para pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut dan menjamin keamanan masyarakat di wilayah Papua.
“TNI terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH) untuk mengejar, mencari pelaku kejahatan kemanusiaan tersebut. TNI, kata Kristomei akan memastikan keamanan masyarakat di wilayah tersebut,” pungkasnya, menyiratkan komitmen untuk menegakkan keadilan di tengah konflik yang berkepanjangan.***
