NARASITODAY.COM – Jagat maya kembali dibuat geger. Sebuah unggahan di akun Instagram @brorondm bak petir di siang bolong, menyeruak ke permukaan dan mengusik ketenangan birokrasi di Kabupaten Bogor.
Dua lembar dokumen resmi berkop Pemerintah Kabupaten Bogor, yang diduga kuat ditandatangani oleh tiga kepala desa dari Kecamatan Babakan Madang, menjadi buah bibir.
Namun, bukan substansi surat yang pertama kali menyentak perhatian warganet, melainkan sebuah anomali yang menggelitik nalar: salah satu nama penandatangan, Adi Wijaya, yang tercantum sebagai Kepala Desa Kadumangu, dikabarkan telah berpulang pada tahun 2024.
Sontak, kolom komentar unggahan tersebut dibanjiri reaksi warganet. Akun @audyafebsyaa menjadi salah satu yang pertama kali menyuarakan kejanggalan ini.
“Fitnah itu. Kades Kadumangu Adi Wijaya meninggal 2024. Sedangkan itu tandatangan tanggal 06 Januari 2025,” tulisnya, memicu gelombang spekulasi dan keheranan dari netizen lainnya. Bagaimana mungkin seorang yang telah tiada dapat membubuhkan tanda tangan di dokumen resmi yang baru dibuat pada awal tahun 2025?
Namun, kejanggalan dalam dua dokumen tersebut tak berhenti di situ. Mata jeli warganet menemukan serangkaian anomali lain yang semakin menguatkan dugaan adanya praktik yang tidak beres.
Mulai dari nomor surat yang tampak tidak konsisten antara satu dokumen dengan yang lain, pemilihan jenis huruf (font) yang berbeda-beda, hingga kesalahan penulisan kata “stakeholder” yang justru tertulis “steack holder”, seolah mengindikasikan adanya ketergesa-gesaan atau bahkan ketidakprofesionalan dalam pembuatan surat.
- Dana Sosial, Aliran ke Kantong Pribadi?
Sorotan warganet semakin tajam ketika menelisik isi surat kuasa dan surat pernyataan tersebut. Satu nama berulang kali muncul: Jajang Hidayat. Ia disebut sebagai penerima kuasa sekaligus staf khusus Kepala Desa Sentul, yang diberi tanggung jawab untuk menerima dana kontribusi “rutin bulanan” dari pihak ketiga – baik perusahaan maupun badan hukum lainnya – yang diperuntukkan bagi kegiatan sosial kemasyarakatan di tiga desa: Sentul, Kadumangu, dan Citaringgul.
Akan tetapi, yang memicu gelombang kecurigaan terbesar adalah rincian rekening yang tertera dalam surat. Bukan rekening resmi desa yang dicantumkan, melainkan rekening atas nama pribadi Jajang Hidayat di Bank Rakyat Indonesia (BRI), dengan nomor 7192-01-022762-53-9. Rekening pribadi ini bahkan dituliskan dua kali dalam dokumen tersebut, seolah ingin memastikan tidak ada kesalahan informasi.
Bagi para pengguna media sosial, ini bukan lagi sekadar kekeliruan administratif biasa. Kecurigaan akan potensi penyalahgunaan wewenang hingga praktik korupsi yang berlindung di balik kedok kegiatan sosial semakin menguat.
Apalagi, dalam surat tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa pembayaran rutin akan dilakukan sejak Januari hingga Desember tahun anggaran 2025, padahal saat surat ini terendus publik, kita baru memasuki bulan April. Sebuah perencanaan pembayaran yang terlampau dini dan tidak lazim.
- Desakan untuk Investigasi: Tag Polres hingga Gubernur
Lautan komentar dari warganet tak terbendung. Puluhan akun ramai-ramai menandai (tag) akun resmi Polres Bogor, Gubernur Jawa Barat saat itu, Dedi Mulyadi, hingga akun Bupati Bogor.
Desakan untuk dilakukan audit investigatif bergema di dunia maya. Sebagian warganet bahkan mendesak aparat penegak hukum untuk segera turun tangan karena menduga kuat telah terjadi pemalsuan dokumen negara, sebuah tindak pidana yang serius.
Hingga berita ini ditulis, belum ada pernyataan resmi atau klarifikasi dari pihak Kecamatan Babakan Madang, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, maupun dari pihak Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri. Keheningan pihak berwenang justru semakin memicu spekulasi liar di kalangan warganet.
Namun, satu hal yang pasti: aroma dugaan korupsi, manipulasi, dan kecerobohan birokrasi telah tercium hingga ke lapisan masyarakat terbawah yang aktif di media sosial. Akun @netralitajujur dengan lugas menuliskan, “Ini bukan sekadar surat salah ketik. Kalau benar ada tanda tangan orang mati, dan uang masuk ke rekening pribadi, itu namanya skandal.”
Kini, mata publik tertuju pada satu pertanyaan besar: akankah aparat penegak hukum hanya menjadi penonton di balik layar Instagram, ataukah mereka akan bergerak cepat untuk memeriksa kebenaran di balik tanda tangan misterius yang telah membangkitkan kecurigaan publik ini? Bola kini berada di tangan para penegak keadilan.***
