NARASITODAY.COM – Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Rumpin (HMR) bersama warga sekitar jalur tambang melakukan aksi jalan kaki sejauh 20 kilometer menuju Pendopo Bupati Bogor pada Kamis (19/6) malam. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap buruknya infrastruktur jalan dan minimnya fasilitas kesehatan di wilayah mereka.
Aksi longmarch ini dilakukan dengan menyusuri jalan rusak yang dipenuhi debu dan lalu lintas truk tambang. Para peserta aksi menilai pemerintah tidak serius menangani persoalan yang telah lama mereka hadapi, terutama terkait Peraturan Bupati (Perbup) mengenai lampu jalan yang dinilai hanya ada dalam proposal.
“Tujuan kami ke sini cuma satu, menagih janji. Tapi entah janji siapa, karena semua pejabat mendadak amnesia begitu selesai foto bersama saat pemilu,” ujar Azis, warga Rumpin, dengan nada kesal.
Azis juga mengungkapkan bahwa dalam dua bulan terakhir, lima nyawa telah melayang akibat kecelakaan di jalur tambang. Menurutnya, kondisi ini dapat menjadi sumber kecelakaan terbesar jika tidak segera ditangani.
“Baru dua bulan, sudah lima korban. Di Rumpin empat, Parungpanjang satu. Yang terbaru tiga orang sekaligus. Tapi karena bukan anggota dewan atau kerabat pejabat, sepi pemberitaan dan minim empati,” tuturnya.
Tragedi ini menjadi semakin pribadi bagi Azis karena salah satu korban merupakan adik kandungnya yang mengalami patah tulang dan rahang remuk. “Tapi ya begitulah nasib rakyat, kalau selamat, dianggap kuat. Kalau mati, dianggap tak beruntung,” sindirnya.
Sebagai bentuk simbolik, para mahasiswa juga menyalakan lilin selama aksi. Mereka menyebutnya sebagai lambang duka terhadap pemerintah yang dinilai lebih mementingkan pencitraan ketimbang kebutuhan dasar masyarakat.
“Kalau Bupati atau Wabup tak mau keluar menemui kami, ya kami tunggu saja. Karena kalau menunggu perbaikan jalur tambang, mungkin harus sampai akhir masa jabatan atau akhir zaman, mana yang lebih dulu,” ucap Azis dengan nada satir.
Aksi ini ditutup dengan pernyataan tajam dari Azis yang menyuarakan kekecewaan mendalam terhadap janji-janji politik yang tak pernah ditepati.
“Masalah ini selalu dijual lima tahun sekali. Setelah itu, rakyat disuruh bayar pakai nyawa,” pungkasnya.***
