NARASITODAY.COM – ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) menyoroti sejumlah tantangan besar yang berpotensi menghambat laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek hingga panjang.
Meski proyeksi mereka untuk pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 lebih optimistis dibandingkan lembaga lain, seperti IMF dan Bank Dunia yang memperkirakan hanya 4,7%, AMRO tetap menilai pencapaian pertumbuhan 7% akan sangat sulit.
“Dalam jangka panjang, Indonesia menghadapi tantangan yang dapat menghambat pencapaian status negara berpendapatan tinggi, serta pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkap AMRO dalam laporan terbarunya AMRO Annual Consultation Report: Indonesia-2025, dikutip Rabu (25/6/2025).
Lembaga ini mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif stabil di angka 5%, namun masih belum mencukupi untuk mencapai target negara berpendapatan tinggi pada 2045.
“Pertumbuhan ekonomi telah stabil pada angka 5%, solid tetapi masih di bawah target 7% yang dibutuhkan untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045,” tegas AMRO.
- Tantangan Jangka Pendek
Risiko pertama yang dihadapi Indonesia berasal dari kondisi global yang semakin tidak menentu. AMRO menyoroti efek kebijakan proteksionisme yang semakin meluas di berbagai negara, dipicu oleh perang dagang yang dilancarkan pemerintahan Amerika Serikat.
“Dalam skenario ekonomi global melambat secara signifikan, karena kebijakan proteksionis agresif oleh pemerintahan AS yang baru, permintaan global dapat melemah dan berdampak buruk pada ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas tim ekonom AMRO.
Kondisi ini juga dinilai bisa memicu lonjakan harga komoditas global, sehingga memberi tekanan pada inflasi dan menyulitkan Bank Indonesia dalam menjaga kebijakan suku bunga yang mendukung pertumbuhan.
“Potensi lonjakan harga komoditas global akan memberikan tekanan ke atas pada inflasi dan membatasi pilihan kebijakan pemerintah untuk mendukung perekonomian di bawah skenario global yang buruk ini,” tulis AMRO.
Risiko kedua berkaitan dengan arus modal asing yang tidak stabil serta meningkatnya beban bunga utang pemerintah. Kenaikan inflasi di Amerika Serikat dapat memicu The Federal Reserve mempertahankan suku bunga tinggi dalam jangka panjang.
“Menyebabkan aliran modal global lebih ketat, ditambah terpaksanya pemerintah untuk menaikkan imbal hasil obligasinya, sebagai respons terhadap arus keluar modal dan depresiasi nilai tukar,” kata AMRO.
Imbasnya, beban bunga pemerintah diperkirakan meningkat signifikan. AMRO mencatat bahwa pada 2024, pembayaran bunga pemerintah sudah mencapai 17,2% dari total pendapatan, atau setara 2,2% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
- Risiko Jangka Menengah dan Panjang
Dalam jangka menengah hingga panjang, AMRO memperingatkan bahwa penerimaan negara kemungkinan tidak akan cukup untuk membiayai kebutuhan belanja prioritas, meskipun sudah ada upaya reformasi perpajakan seperti normalisasi tarif PPN 12%.
“Pengumpulan pendapatan negara kemungkinan akan tetap terbatas pada 12,8% dari PDB pada 2029,” sebut AMRO. Sementara itu, pengeluaran untuk program prioritas diperkirakan mencapai 16% dari PDB, yang dapat memicu defisit fiskal dan peningkatan rasio utang terhadap PDB melebihi 40%.
Tantangan struktural juga menjadi sorotan dalam laporan ini, terutama terkait kebijakan hilirisasi yang dinilai terlalu berfokus pada industri nikel untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik.
“Di sisi domestik, kurangnya keterkaitan antara perusahaan hulu, tengah, dan hilir dalam rantai pasokan baterai listrik dalam hal spesifikasi material, infrastruktur, dan teknologi dapat menyebabkan fragmentasi dan inefisiensi,” tulis AMRO.
Selain itu, AMRO mencatat gejala deindustrialisasi dini di Indonesia. Pangsa sektor manufaktur terhadap PDB terus menurun, dari sekitar 27% pada 1997 menjadi hanya 18% pada 2022.
Tantangan lainnya adalah pembiayaan transisi menuju ekonomi rendah karbon. AMRO menyebut Indonesia membutuhkan dana sekitar Rp 4.002 triliun sepanjang 2018 hingga 2030 untuk mencapai target Nationally Determined Contribution (NDC), sementara alokasi APBN rata-rata hanya Rp 77,8 triliun per tahun dalam periode 2018–2023.
Masalah inklusi keuangan juga belum sepenuhnya teratasi. Berdasarkan data Bank Dunia 2021, Indonesia masih memiliki populasi dewasa tanpa rekening bank yang besar, yakni sekitar 48%. “Rasio kredit sektor swasta terhadap PDB pun masih terendah di antara negara-negara ASEAN lainnya,” ungkap AMRO.***
