NARASITODAY.COM, LONDON — Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan kritik tajam terhadap perusahaan tembakau, alkohol, dan makanan ultra-olahan yang dinilai menjadi hambatan utama bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan kesehatan publik. Menurut WHO, tekanan dari kelompok industri kerap menggagalkan atau menunda regulasi yang berpotensi menyelamatkan jutaan jiwa.
Dalam pernyataan resminya, WHO menyoroti praktik lobi intensif yang dilakukan industri untuk melemahkan kebijakan seperti pajak kesehatan dan pembatasan iklan produk kepada anak-anak.
“Tidak dapat diterima jika kepentingan komersial meraup keuntungan dari meningkatnya angka kematian dan penyakit,” tegas Dr Etienne Krug, Direktur Departemen Determinan Kesehatan, Promosi, dan Pencegahan WHO, Kamis (18/9/2025).
WHO juga merilis laporan terpisah yang menunjukkan bahwa investasi sebesar US$3 per orang oleh pemerintah untuk penanganan penyakit tidak menular (NCD) seperti kanker dan penyakit jantung dapat menyelamatkan lebih dari 12 juta nyawa dan menghasilkan penghematan ekonomi hingga US$1 triliun pada tahun 2030.
Sebagai bagian dari upaya global, Perserikatan Bangsa-Bangsa dijadwalkan menggelar sesi khusus dalam Sidang Umum tahunan di New York pekan depan untuk membahas penanggulangan NCD.
Negara-negara anggota diharapkan menyepakati target baru dan peta jalan penanganan penyakit tersebut. Namun, kelompok kesehatan memperingatkan bahwa rancangan deklarasi politik telah mengalami pelemahan substansi akibat tekanan dari industri.
Menanggapi kritik tersebut, perwakilan dari industri makanan, alkohol, dan tembakau membantah tuduhan WHO. Mereka menyatakan terbuka untuk berdialog dan berkontribusi dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.
“Kami menyambut kesempatan untuk berbagi perspektif mengenai cara mengurangi konsumsi alkohol berlebihan,” ujar Justin Kissinger, Presiden World Brewing Alliance.
International Food and Beverage Alliance juga menyuarakan keberatan atas penyamaan industri makanan dengan tembakau dan alkohol. “Kami sangat tidak setuju dengan anggapan bahwa industri kami menghalangi kemajuan,” tegas Sekretaris Jenderal Rocco Renaldi.
Sementara itu, Philip Morris International menyatakan bahwa keterlibatan industri seharusnya tidak dihindari. “WHO seharusnya tidak takut berdialog justru harus menyambutnya,” kata perwakilan perusahaan tersebut.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
