NARASITODAY.COM, JAKARTA- Praktisi media KRH. HM. Jusuf Rizal menanggapi pencabutan kartu liputan Istana yang dialami wartawan CNN Indonesia, Diana Valencia, usai mengajukan pertanyaan soal Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, kasus tersebut bukan hanya terkait kebebasan pers, melainkan juga refleksi penting bagi jurnalis untuk menegakkan etika dan profesionalisme dalam forum resmi kenegaraan.
Jusuf Rizal menjelaskan, konferensi pers di lingkungan kepresidenan memiliki aturan dan tata tertib tersendiri. Terlebih, Presiden Prabowo baru saja kembali dari Sidang Umum PBB dan kunjungan ke Belanda yang membahas isu politik luar negeri serta kepentingan strategis nasional.
“Dalam kondisi seperti ini, wajar jika jalannya tanya jawab diarahkan agar fokus pada isu utama yang sudah ditentukan,” ujarnya, Senin (29/9).
Meski demikian, ia menilai pencabutan kartu liputan terhadap jurnalis CNN Indonesia terlalu berlebihan. Menurutnya, langkah tersebut justru kontraproduktif dan berpotensi menimbulkan kesan negatif terhadap Presiden.
“Keputusan seperti ini tidak hanya menimbulkan kontroversi, tapi juga dapat memunculkan kesan bahwa Presiden anti terhadap pertanyaan kritis, padahal bisa saja itu sekadar miskomunikasi,” tegasnya.
Jusuf Rizal menambahkan, posisi jurnalis bukan bawahan Biro Pers Istana, melainkan mitra strategis pemerintah.
Sebagai pilar demokrasi, kata dia, peran jurnalis harus dihormati, namun di sisi lain tetap berkewajiban menjaga etika forum resmi.
Ia menekankan, kebebasan bertanya tidak boleh dipahami sebagai kebebasan tanpa batas. Wartawan, menurutnya, harus mampu membaca situasi, memahami prioritas isu, serta menempatkan pertanyaan pada konteks yang tepat.
“Pertanyaan kritis itu sah dan perlu, tapi cara penyampaiannya harus sesuai situasi agar tidak terkesan sekadar mencari sensasi,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap represif terhadap media.
Ruang dialog, menurutnya, harus tetap terbuka sebagai wujud komitmen demokrasi, sementara kalangan jurnalis pun perlu melakukan evaluasi diri dengan menjaga kualitas pertanyaan dan menghormati agenda resmi.
“Pemerintah harus siap menerima kritik, sementara wartawan wajib menjaga etika. Kebebasan bertanya tidak bisa dijadikan alasan untuk mengabaikan konteks, dan kebebasan menjawab bukan pembenaran untuk menutup akses. Semua itu bermakna bila dijalankan dengan saling menghormati,” pungkasnya.***
Wartawan : Andreas
