NARASITODAY.COM, SUMEDANG– Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (Pemda) agar tidak lengah dalam mengendalikan harga komoditas pangan.
Peringatan itu disampaikan menyusul data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat inflasi nasional terkendali di angka 2,65 persen (year on year) pada September 2025, namun dengan variasi cukup tinggi antar daerah.
“Daerah yang inflasinya di atas rata-rata nasional, segera ambil langkah. Sementara yang terlalu rendah juga harus hati-hati,” tegas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar di Balairung Rudini, Kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Senin (27/10/2025).
Tito menegaskan, pemerintah menargetkan inflasi di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen sebagai batas ideal agar kepentingan konsumen dan produsen tetap seimbang.
Ia pun menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas yang kini terjadi di ratusan kabupaten/kota.
“Cabai merah naik di 235 daerah, telur ayam ras di 229 daerah, dan daging ayam ras di 190 daerah. Ini harus jadi perhatian bersama,” ujarnya.
Mendagri meminta Pemda segera melakukan rapat koordinasi internal dan lintas pihak jika inflasi di wilayahnya tinggi.
Ia menekankan dua hal yang harus dicek, yaitu kecukupan suplai dan kelancaran distribusi.
“Kalau suplai cukup tapi harga tetap tinggi, bisa jadi ada penimbunan. Itu tidak dibenarkan, bahkan pidana. Dapat untung boleh, tapi jangan nakal,” tegasnya.
Untuk daerah yang kekurangan suplai, Tito mendorong agar segera menjalin kerja sama dengan wilayah penghasil atau memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) guna subsidi transportasi bahan pangan agar harga tetap terjangkau.
Selain itu, ia juga mengajak daerah untuk menggalakkan gerakan tanam komoditas strategis.
Ia mencontohkan Kota Makassar yang memanfaatkan sistem hidroponik, serta Kota Surabaya yang mengoptimalkan lahan kosong untuk produksi pangan lokal.
“Gerakan tanam bisa jadi solusi jangka panjang agar tidak selalu tergantung pada daerah lain,” katanya.
Tito menegaskan, jika Pemda tidak mampu mengendalikan inflasi secara optimal, pemerintah pusat akan turun tangan melalui intervensi lintas kementerian dan lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Bulog, dan Bapanas.
Forum Rakor tersebut juga dihadiri sejumlah pejabat tinggi, antara lain Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian PKP Imran, Deputi Bapanas Andriko Noto Susanto, serta Plt.
Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan KSP Edy Priyono. Peserta Rakor berasal dari seluruh Sekda dan Kepala Bappeda se-Indonesia.***
.
Wartawan : Andreas
