NARASITODAY.COM, PHNOM PENH – Ketegangan lama di perbatasan Thailand dan Kamboja meledak menjadi eskalasi paling serius dalam beberapa tahun terakhir setelah militer Bangkok melancarkan serangan udara terbaru ke wilayah sengketa pada Senin (8/12/2025). Serangan ini praktis meruntuhkan gencatan senjata yang baru diteken beberapa bulan lalu.
Militer Thailand menyatakan aksi tersebut merupakan respons setelah pasukannya ditembaki oleh militer Kamboja di dua lokasi di Provinsi Ubon Ratchathani pada Minggu dan Senin pagi. Bentrokan terbaru ini menewaskan satu tentara Thailand dan melukai 18 lainnya.
Pemerintah Thailand dengan tegas membenarkan penggunaan kekuatan udara.
“Dari pihak Thailand, operasi udara telah dimulai untuk menghantam sasaran militer di sejumlah area,” demikian pernyataan resmi militer Thailand, sebagaimana dilansir Reuters.
Serangan ini memaksa sekitar 35.000 penduduk dievakuasi dari wilayah perbatasan untuk menghindari dampak pertempuran.
Sementara itu, Kamboja membalas tuduhan tersebut dengan menuduh Thailand sebagai pihak yang memprovokasi. Kementerian Pertahanan Kamboja menyatakan bahwa militer Thailand melancarkan serangan fajar terhadap dua pos mereka setelah berhari-hari provokasi lintas perbatasan, dan Kamboja menegaskan pihaknya tidak membalas tembakan.
Menteri Penerangan Kamboja, Neth Pheaktra, melaporkan dampak serius di sisi Kamboja, termasuk korban sipil. Ia mengatakan setidaknya empat warga sipil Kamboja tewas akibat penembakan yang dilakukan Thailand pada Senin pagi di provinsi perbatasan Preah Vihear dan Oddar Meanchey. Sekitar 10 warga sipil lainnya, termasuk seorang jurnalis Kamboja, juga dilaporkan terluka akibat pecahan roket Thailand.
Konflik yang berulang ini berakar pada warisan panjang persoalan batas negara yang belum selesai. Perselisihan ini berasal dari peta kolonial Prancis tahun 1907, yang menetapkan batas yang menurut Kamboja legal, tetapi dianggap tidak akurat oleh Thailand.
Titik konflik paling sensitif berada di sekitar Kuil Preah Vihear, kompleks candi Hindu abad ke-9 yang status kedaulatannya telah diputuskan oleh Mahkamah Internasional (ICJ) pada tahun 1962, dan kembali ditegaskan pada tahun 2013, berada di bawah kendali Kamboja sebuah putusan yang selalu ditolak oleh sebagian publik Thailand.
Merespons eskalasi tersebut, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak kedua negara untuk menahan diri dan menghindari eskalasi lebih lanjut.
“Berkomitmen kembali pada gencatan senjata yang ditengahi awal tahun ini,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric.
Presiden AS Donald Trump juga mendesak kedua pemerintah untuk menghormati komitmen mereka sebelumnya untuk mengakhiri konflik.
Di tengah situasi yang memburuk, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mengimbau seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja untuk tetap tenang, waspada, dan menghindari perjalanan ke daerah terdampak seperti Provinsi Preah Vihear, Oddar Meanchey, dan Banteay Meanchey. KBRI memperkuat pemantauan dan komunikasi dengan komunitas WNI untuk memastikan keselamatan mereka.
WNI yang membutuhkan bantuan darurat dapat menghubungi hotline pelindungan KBRI Phnom Penh di +855 12 813 282 (WhatsApp) atau hotline konsuler di +855 61 844 661.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
