NARASITODAY.COM, WASHINGTON D.C. – Sorotan lampu diplomasi global yang kembali berpusat pada gedung putih, Indonesia resmi mengambil langkah besar dalam peta perdamaian Timur Tengah. Bersama tujuh negara mayoritas Muslim lainnya, Jakarta sepakat bergabung dalam Dewan Perdamaian (Board of Peace), sebuah inisiatif ambisius yang digagas oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.
Kesepakatan bersejarah ini diumumkan melalui pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri dari Indonesia, Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Rabu (21/1/2026). Langkah kolektif ini menandai babak baru keterlibatan kekuatan regional dalam mengakhiri pertumpahan darah di Jalur Gaza.
Dewan ini dirancang bukan sekadar sebagai forum diskusi, melainkan sebuah badan dengan misi taktis sebagai pemerintahan transisi guna memastikan perdamaian yang permanen.
“Para menteri mengumumkan keputusan bersama negara masing-masing untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian. Mereka juga menegaskan kembali dukungan terhadap upaya perdamaian yang dipimpin Presiden Donald Trump serta komitmen untuk mendukung pelaksanaan misi Dewan Perdamaian sebagai pemerintahan transisi,” tulis pernyataan resmi tersebut, dikutip Kamis (22/1/2026).
Misi ini berlandaskan pada Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza yang didukung Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803. Fokus utamanya adalah mengonsolidasikan gencatan senjata, memimpin rekonstruksi besar-besaran di Gaza, serta menjamin hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Palestina.
Di balik meja perundingan, Dewan Perdamaian ini membawa warna baru dalam diplomasi transaksional khas Trump. Berdasarkan laporan yang beredar, puluhan pemimpin dunia telah menerima undangan keanggotaan. Namun, kursi tetap dalam dewan ini dilaporkan datang dengan label harga dan kontribusi dana sebesar US$1 miliar atau sekitar Rp16,9 triliun.
Meski demikian, pernyataan resmi dari pihak Arab Saudi tidak menyinggung mengenai kewajiban pembayaran tersebut, memicu spekulasi mengenai detail kesepakatan di balik layar antara negara-negara Teluk dan pemerintahan AS.
Kehadiran dewan ini tidak lepas dari drama geopolitik. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dilaporkan telah menerima undangan untuk bergabung. Namun, riak perselisihan muncul ketika Netanyahu secara terbuka menyatakan keberatan terhadap komposisi Dewan Eksekutif Gaza.
Ia secara spesifik menyoroti masuknya Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan diplomat Qatar, Ali Al-Thawadi, ke dalam struktur inti tersebut. Ketegangan ini menunjukkan bahwa meski aliansi telah terbentuk, jalan menuju harmoni di lapangan masih dipenuhi ranjau diplomatik.
Lahirnya Dewan Perdamaian ini juga memicu kekhawatiran dari sekutu tradisional AS. Prancis, misalnya, telah mengindikasikan keengganan untuk bergabung karena menilai piagam badan ini berpotensi menyaingi peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Bagi banyak negara Teluk, bergabungnya mereka ke dalam dewan ini dipandang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ikatan politik dan ekonomi dengan Washington melalui komitmen investasi dan kerja sama bisnis di era baru kepemimpinan Trump.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
