NARASITODAY.COM, MANDALAY – Di bawah naungan tenda-tenda biru yang tersebar di sudut kota Mandalay, keluarga-keluarga datang berboncengan motor sejak Minggu pagi (25/1/2026). Namun, tak ada gairah demokrasi di sana. Yang ada hanyalah barisan warga yang memberikan suara dalam tekanan, sementara moncong senjata aparat berjaga di tiap sudut tempat pemungutan suara (TPS). Pemungutan suara nasional Myanmar telah resmi berakhir. Dengan dilarangnya partai populer dan penangkapan massal tokoh oposisi, partai proksi militer, Union Solidarity and Development Party (USDP), dipastikan melaju menuju kemenangan mutlak.
Suara yang Dibungkam Ketakutan
Bagi banyak warga, datang ke TPS bukanlah bentuk dukungan, melainkan upaya bertahan hidup agar tidak dianggap pembangkang oleh junta. Seorang warga Mandalay yang baru saja mencoblos menggambarkan proses ini sebagai sebuah kepalsuan yang menyakitkan.
“Ini adalah pemilu palsu,” ujarnya kepada The Guardian. “Mereka adalah orang-orang yang tidak punya hati. Saat ini, kami tidak punya masa depan, kami tidak punya kebebasan, kami tidak bisa berbicara dengan bebas. Mereka membunuh saudara-saudara saya.”
Warga tersebut menolak menyebutkan identitasnya. Ia segera menghilang di kerumunan, khawatir intelijen junta yang bersembunyi di balik kedai-kedai teh mengamati gerak-geriknya.
Kedok Demokrasi di Kota yang Luka
Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, kini menjadi saksi bisu kota yang terpuruk. Selain trauma kudeta lima tahun lalu, kota ini masih compang-camping akibat gempa besar tahun lalu. Pemandangan apartemen Sky Villa yang megah kini berganti menjadi lahan kosong tertutup seng biru, mencerminkan kondisi sosial yang sama-sama retak.
Warga lainnya, Kyaw Kyaw, menyebut militer hanya sedang bersandiwara untuk memoles citra di mata dunia internasional.
“Mereka mencoba menampilkan kedok demokrasi,” kata Kyaw Kyaw. “Mereka tidak bisa mengubah kenyataan.”
Kenyataan pahit itu berupa harga beras dan minyak goreng yang melonjak tiga kali lipat, serta ribuan pengungsi yang memadati kota akibat konflik bersenjata yang masih berkecamuk di wilayah pedesaan sekitar Mandalay.
Legitimasi yang Dipertanyakan
Meski junta mengklaim pemilu berjalan bebas dan adil, tingkat partisipasi hanya menyentuh angka 55%, jauh merosot dibanding pemilu sebelumnya yang mencapai 70%. Angka ini pun dicapai setelah petugas mendatangi rumah-rumah warga untuk memaksa mereka mencoblos.
Thandar (35), warga lainnya, menjadi salah satu yang berani menolak perintah tersebut meski ancaman sanksi membayangi.
“Pemilu ini tidak adil,” tegas Thandar. “Saya tidak peduli dengan ancaman mereka.”
Di tengah boikot dari PBB, Uni Eropa, dan ASEAN yang menolak mengakui hasil pemilu ini, China tetap berdiri sebagai sekutu utama yang mendukung proses tersebut. Kini, dunia menanti apakah pemimpin junta Min Aung Hlaing akan mengukuhkan dirinya sebagai presiden atau menciptakan jabatan baru untuk memperpanjang kekuasaannya di atas darah dan air mata rakyat Myanmar.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
