NARASITODAY.COM, JAKARTA – Pilar-pilar kokoh Istana Negara, sebuah diskusi strategis berlangsung hangat pada Rabu (4/2/2026) siang. Presiden Prabowo Subianto duduk melingkar bersama para mantan Menteri Luar Negeri, akademisi, hingga pimpinan Komisi I DPR RI untuk membedah arah kemudi politik luar negeri Indonesia di tengah dinamika global yang kian cair.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan forum dialektika di mana Presiden memaparkan capaian sekaligus menjawab keraguan para tokoh senior mengenai langkah diplomasi Indonesia setahun terakhir.
Dalam unggahan resmi melalui akun Instagram @sekretariat.kabinet, Teddy merangkum inti pembicaraan tersebut ke dalam dua poin besar yaitu efektivitas diplomasi dan posisi Indonesia dalam inisiatif perdamaian baru.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa setiap jabat tangan di panggung internasional harus bermuara pada keuntungan nyata bagi rakyat di tanah air. Teddy menuliskan bagaimana Presiden membeberkan bukti-bukti keberhasilan diplomasi satu tahun terakhir, mulai dari bergabungnya Indonesia ke blok ekonomi BRICS hingga kesepakatan fasilitas “Kampung Haji” di Arab Saudi.
“Presiden menjelaskan bahwa setiap diplomasi luar negeri yang beliau lakukan, selalu mengutamakan pencapaian yang konkret untuk bangsa Indonesia,” tulis Teddy dalam keterangannya.
Salah satu capaian yang paling disorot adalah keberhasilan Indonesia mengamankan tarif dagang 0% di 27 negara Uni Eropa, serta peran bersejarah dalam penandatanganan perjanjian perdamaian Palestina yang diinisiasi Amerika Serikat, yang dilaporkan telah menekan jumlah korban konflik secara signifikan.
Pertemuan tersebut juga menjadi ajang klarifikasi mengenai posisi Indonesia dalam Board of Peace (Dewan Perdamaian) bentukan Presiden AS Donald Trump. Teddy menjelaskan bahwa keanggotaan Indonesia di forum yang berisi delapan negara mayoritas Muslim termasuk Arab Saudi dan Turki ini adalah langkah taktis, bukan komitmen harga mati.
Mengenai isu biaya sebesar USD 1 miliar yang sempat menjadi perbincangan, Teddy memberikan rincian yang lebih tenang.
“Mengenai biaya USD 1 miliar, adalah untuk dana rekonstruksi Gaza, dan tidak bersifat wajib. Para negara anggota boleh membayar atau tidak. Jika membayar maka akan menjadi anggota tetap. Namun bila tidak membayar, maka keanggotaan akan berlangsung selama 3 tahun. Saat ini, Indonesia belum membayar,” ungkapnya.
Teddy menekankan bahwa keputusan bergabungnya Indonesia bukan karena motif seremonial semata. Langkah ini dipandang sebagai upaya agar Indonesia berada “di dalam lingkaran” pengambilan keputusan untuk mengakhiri peperangan di Palestina secara langsung.
“Keikutsertaan Indonesia merupakan langkah konkret untuk turut serta secara langsung dalam mengurangi peperangan di Palestina, dan bukan hanya sebatas ikut konferensi, rapat, diskusi, atau pertemuan resmi,” pungkas Teddy dalam unggahannya.
Pertemuan siang itu berakhir dengan pesan kuat yaitu Indonesia di bawah kepemimpinan Prabowo sedang mencoba memainkan peran pragmatis sekaligus heroik, memastikan setiap langkah di luar negeri memiliki resonansi positif bagi stabilitas kawasan dan kesejahteraan domestik.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
