NARASITODAY.COM, BEIJING – Di koridor-koridor kekuasaan yang tertutup di China, sebuah istilah baru tengah menjadi momok bagi karier politik para birokrat: quasi-naked officials atau pejabat “nyaris telanjang”. Beijing kini diam-diam memperketat jerat pengawasan, tidak hanya menyasar mereka yang keluarganya menetap di luar negeri, tetapi juga pejabat yang anak-anaknya memegang paspor atau izin tinggal asing.
Langkah ini menandai babak baru kampanye antikorupsi Presiden Xi Jinping yang kian agresif, di mana koneksi luar negeri kini dianggap sebagai “kartu merah” bagi kenaikan jabatan.
Selama bertahun-tahun, istilah “pejabat telanjang” (naked officials) merujuk pada mereka yang istri dan anaknya tinggal di luar negeri, menyisakan sang pejabat sendirian di daratan China. Namun kini, radar Partai Komunis China (PKC) melebar ke kategori quasi-naked—pejabat yang pasangannya masih di China, namun anak-anaknya telah membangun hidup di negeri orang.
“Mereka kini berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dan harus melaporkan informasi terkait secara tepat waktu,” ujar seorang insider Partai Komunis yang enggan disebutkan namanya karena sensitivitas isu ini.
Departemen Organisasi Pusat dilaporkan telah melakukan survei nasional sejak awal tahun lalu untuk menggali hubungan luar negeri para pejabat di posisi krusial. “Ini tidak berarti mereka telah melakukan pelanggaran,” ujar sumber lain yang berbasis di Beijing. Namun, risiko infiltrasi menjadi kekhawatiran utama.
“Jika mereka memiliki hubungan luas di luar negeri, risiko infiltrasi dan korupsi kemungkinan lebih tinggi. Karena itu departemen organisasi biasanya memindahkan mereka ke posisi yang kurang sensitif,” tambah sumber tersebut.
Memutus Rantai Pelarian Uang
Bagi Beijing, keberadaan keluarga di luar negeri bukan sekadar urusan domestik, melainkan celah keamanan finansial. Anggota keluarga di luar negeri sering kali dicurigai sebagai pelabuhan terakhir bagi uang hasil korupsi yang dilarikan dari daratan China.
“Korupsi sering beroperasi seperti sebuah rantai. Secara sederhana, begitu seorang pejabat menerima uang, uang itu harus dibelanjakan atau dipindahkan ke suatu tempat; jika tidak, tindakan korupsi itu tidak bisa diselesaikan,” ungkap sumber internal partai tersebut.
Sikap tegas pemerintah kini dirangkum dalam satu prinsip dingin: “Kami ingin uangnya, kami ingin orangnya. Keduanya tidak bisa diterima jika berada di luar negeri.”
Karier yang Tamat Seketika
Dampaknya nyata dan seketika. Di sektor asuransi milik negara, seorang manajer senior baru-baru ini dicopot hanya karena anaknya memperoleh green card Amerika Serikat. Di lembaga riset pemerintah, seorang direktur diberhentikan setelah ketahuan menyembunyikan status kependudukan putranya di AS.
Di China, pencopotan seperti ini biasanya merupakan lonceng kematian bagi karier politik. Mantan pejabat yang “ternoda” koneksi luar negeri akan kesulitan mencari suaka pekerjaan, bahkan di sektor swasta sekalipun.
Alfred Wu, pakar politik China dari National University of Singapore, menilai fenomena ini sebagai bagian dari tren besar Beijing untuk “tidak mempercayai Barat”. Namun, ia memperingatkan adanya risiko brain drain atau kehilangan talenta terbaik.
“Itu akan membuat partai dan negara kehilangan sebagian orang-orang yang cakap,” ujar Wu. Ia juga meragukan korelasi langsung antara keluarga di luar negeri dengan perilaku korup. “Pejabat telanjang memiliki peluang lebih tinggi untuk korup? Saya tidak berpikir begitu… Bahkan jika seluruh keluarga Anda tinggal di China, korupsi tetap bisa terjadi.”
Meskipun menuai kritik, mesin pengawas Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Bagi para pejabat China, kini pilihannya hanya dua: pengabdian total di dalam negeri, atau melihat karier mereka “telanjang” dan berakhir di tangan inspektur partai.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
