NARASITODAY.COM, JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi mengambil langkah berani dalam efisiensi energi. Gubernur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) yang dikhususkan setiap hari Rabu bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Jatim.
Langkah ini bukan sekadar tren pasca-pandemi, melainkan strategi matematis untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah mobilitas tinggi para abdi negara.
Strategi di Balik Hari Rabu
Pemilihan hari Rabu sebagai hari WFH bukanlah tanpa alasan. Khofifah mengungkapkan bahwa dirinya dan Wakil Gubernur Emil Dardak telah mengalkulasi risiko jika kebijakan ini diletakkan di akhir pekan. Ia sengaja menghindari hari Jumat untuk memutus rantai “libur kejepit” yang justru bisa memicu pemborosan BBM akibat wisata atau mudik.
“Kalau Jumat, Sabtu, Minggu, tiap minggu diambil long weekend, tambah banyak ini BBM yang akan digunakan karena akan punya kecenderungan lebih besar untuk pulang kampung atau rekreasi dan seterusnya,” ujar Khofifah di Surabaya, Rabu (25/3/2026).
Secara teknis, kebijakan ini menyasar penghematan jarak tempuh ribuan ASN. Berdasarkan hitungan tim pemprov, rata-rata jarak perjalanan pulang-pergi (PP) seorang ASN mencapai puluhan kilometer.
“Hitung-hitungan Pak Wagub itu 14 kilometer kira-kira ke kantor gitu ya, jadi kalau PP rata-rata ya average-nya itu 28 km per day dan itu berarti kita butuh BBM sekian gitu,” jelas mantan Menteri Sosial tersebut.
WFH Bukan Berarti Libur
Satu hal yang ditegaskan Khofifah adalah perbedaan mendasar antara bekerja dari rumah dengan bekerja dari mana saja (Work From Anywhere). Baginya, rumah adalah ruang kontrol yang paling efektif untuk menjaga integritas pegawai.
“WFH bukan WFA. Kalau anywhere nanti bisa di tempat wisata, bisa di kafe bisa di mana, tapi WFH. Kalau di rumah rasanya ada keluarga yang ikut melakukan monitoring. Bahwa memang suami saya atau anak saya, istri saya ini sedang bekerja,” tegasnya.
Pengawasan Ketat BKD
Meski fisik pegawai tidak tampak di kantor pada hari Rabu, Khofifah menjamin pelayanan publik tetap berjalan 100 persen. Ia telah menginstruksikan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Timur untuk memperketat sistem absensi digital, baik bagi PNS maupun PPPK.
Skema ini dirancang agar ritme kerja tetap terjaga di tengah minggu. “Jadi, kalau hari Senin, Selasa, Rabu [WFH] tengah-tengah, kemudian Kamis dan Jumat kita bekerja maksimal,” pungkas Gubernur Jatim dua periode tersebut.
Kebijakan inovatif ini rencananya akan mulai diimplementasikan secara serentak pada pekan depan. Jawa Timur kini tengah bersiap membuktikan bahwa produktivitas tidak selalu berbanding lurus dengan jumlah liter BBM yang terbakar di jalanan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
