NARASITODAY.COM, JAKARTA – Di balik klaim pemulihan pasca-bencana di Sumatra yang hampir mencapai angka sempurna, masih ada segelintir warga yang harus melewati dinginnya malam di bawah terpal. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, mengungkapkan bahwa hingga saat ini tercatat masih ada 171 jiwa atau sekitar 43 Kepala Keluarga (KK) yang bertahan di tenda pengungsian.
Dalam konferensi pers mengenai percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di Kantor Staf Presiden, Rabu (25/3/2026), Tito meluruskan persepsi publik mengenai narasi “bebas tenda” yang sempat beredar. Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah mengklaim angka nol mutlak dalam hal pengungsian.
“Presiden tidak menyampaikan bahwa seluruh daerah bencana tidak ada lagi yang di tenda. Tidak. Disampaikan bahwa mendekati 100% itu yang tidak di tenda,” ujar Tito memberikan klarifikasi.
Statistik di Balik Angka 99,99%
Secara matematis, progres transisi pengungsi memang terlihat masif. Jika dibandingkan dengan puncak jumlah pengungsi pada 2 Desember 2025 yang mencapai 2,1 juta jiwa, angka 171 orang saat ini dianggap sebagai sisa kecil dari sebuah krisis besar.
“Bagaimana kita menghitungnya ya hitungannya 171 orang (pengungsi) saat ini dibagi 2,1 juta saat 2 Desember data saat pengungsi. Itu kurang lebih 0,008%, sehingga bisa dikatakan 99,99%Â tidak ada lagi di tenda. Makanya ada kata-kata hampir mendekati 100%, jadi tidak mengklaim 100%,” tambah mantan Kapolri tersebut.
Geografis dan Pilihan Warga Jadi Kendala
Berdasarkan data per 24 Maret 2026, kantong pengungsian yang tersisa kini terkonsentrasi di Provinsi Aceh, khususnya di Kabupaten Aceh Tamiang dan Kabupaten Bireuen. Sementara itu, wilayah terdampak di Sumatra Barat dan Sumatra Utara dilaporkan telah bersih dari tenda darurat.
Tito mengidentifikasi dua faktor utama mengapa proses pembersihan tenda di Aceh berjalan lebih lambat:
- Aksesibilitas: Di Desa Sekumur, Kecamatan Sekerak, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) terhambat oleh lokasi geografis yang berada jauh di pedalaman.
- Keinginan Masyarakat: Di Kabupaten Bireuen, sebagian warga enggan berpindah ke Huntara karena lebih memilih menunggu pembangunan Hunian Tetap (Huntap) selesai.
“Mereka mau langsung dari tenda ke hunian tetap,” ungkap Tito menjelaskan alasan psikologis para pengungsi.
Mekanisme Dana Tunggu
Pemerintah saat ini terus mendorong dua solusi utama: penyediaan Huntara fisik dan penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) untuk menyewa tempat tinggal sementara. Meskipun mayoritas warga telah memanfaatkan fasilitas ini, pemerintah berkomitmen untuk segera menuntaskan pembangunan di Desa Sekumur agar sisa pengungsi yang ada dapat segera mendapatkan tempat bernaung yang lebih layak sebelum musim hujan kembali memuncak.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
