NARASITODAY.COM, JAKARTA – Stabilitas kawasan Timur Tengah kini berada di titik nadir. Serangkaian serangan pesawat nirawak (drone) dan rudal yang diluncurkan dari wilayah Irak menuju negara-negara Teluk telah menyulut kemarahan besar dari negara tetangga Arab. Irak kini menghadapi ancaman isolasi diplomatik akibat ketidakmampuan pemerintahannya menertibkan milisi pro-Iran yang beroperasi di tanah mereka sendiri.
Ketegangan mencapai puncaknya setelah perwakilan Amerika Serikat (AS) dan Irak menggelar rapat perdana Komite Koordinasi Tinggi Bersama di Irbil, Rabu (26/03/2026). Pertemuan mendesak ini bertujuan untuk mengunci posisi Irak agar tetap netral di tengah konfrontasi regional yang kian memanas.
Komitmen di Tengah Hujan Drone
Dalam pernyataan resmi pasca-pertemuan, Kedutaan Besar AS di Baghdad menegaskan bahwa kedua negara sepakat untuk mengintensifkan kerja sama keamanan. Langkah ini diambil guna mencegah serangan teroris dan memastikan wilayah Irak tidak lagi digunakan sebagai titik peluncuran agresi terhadap rakyat Irak, personel AS, maupun negara-negara regional.
Namun, kesepakatan di atas kertas tersebut dibayangi oleh “luka lama” dan aksi balas dendam yang nyata. Kegagalan AS dalam upaya pembunuhan pemimpin milisi Kataib Hizballah, Ahmad Al-Hamidawi, di Distrik Karrada pada pertengahan Maret lalu, telah memicu serangan balik drone ke Kedutaan Besar AS.
Pemerintah AS saat ini menetapkan imbalan sebesar US$10 juta (Rp157,4 miliar) bagi informasi keberadaan Al-Hamidawi. Kelompoknya dituduh melakukan berbagai aksi kekerasan, mulai dari serangan IED hingga penculikan warga AS.
Kesabaran Negara Teluk yang Habis
Eskalasi serangan dari faksi pro-Iran di Irak terhadap negara-negara Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) sejak pecahnya perang AS-Israel dengan Iran pada Februari lalu, memicu reaksi keras dari Riyadh, Manama, hingga Abu Dhabi.
Wakil Menteri Urusan Politik Arab Saudi, Saud Al-Sati, memberikan peringatan yang tak menyisakan ruang kompromi.
“Jika Irak tidak melakukan tindakan, Arab Saudi akan mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk membela keamanannya dan melindungi wilayahnya,” tegas Al-Sati dalam nota protesnya.
Senada dengan Saudi, Bahrain dan Uni Emirat Arab (UEA) juga melayangkan protes keras. Bahrain secara terang-terangan menyatakan berhak mengambil langkah perlindungan diri, sementara UEA mengecam serangan “tak beralasan” oleh milisi yang berafiliasi dengan Iran tersebut.
Ancaman Negara Paria dan Dominasi Milisi
Analisis dari berbagai lembaga internasional menyebutkan bahwa Irak sedang dihancurkan dari dalam oleh kekuatan milisi yang menembus institusi keamanan dan politik negara. Victoria J. Taylor, Direktur Inisiatif Irak di Atlantic Council, memperingatkan risiko besar yang membayangi Baghdad.
“Meskipun perdana menteri Irak baru-baru ini telah membuat langkah maju dalam memperbaiki hubungan dengan mitra Teluk dan regional, serangan milisi terhadap Teluk dan Yordania berisiko membuat Irak menjadi negara paria sekali lagi,” kata Taylor.
Ia mengibaratkan jaringan milisi ini layaknya “mafia Sisilia” yang begitu keras hingga aparat keamanan dan hakim merasa terancam nyawanya. Sementara itu, David Schenker dari Washington Institute menilai Irak sedang meluncur menjadi “negara gagal” seperti Lebanon akibat campur tangan Iran dan kriminalitas sistemik dalam tubuh Pasukan Mobilisasi Populer (Hashd).
“Masalah sebenarnya adalah enam atau tujuh faksi dalam Hashd yang merupakan organisasi teroris yang masuk dalam daftar gaji pemerintah… dan faktanya adalah aktor independen yang sering kali melayani kepentingan Iran,” jelas Schenker.
Kini, masa depan Irak bergantung pada kemampuannya melahirkan pemimpin nasionalis yang berani merebut kembali kedaulatan negara dari tangan milisi. Jika tidak, bantuan ekonomi dari negara-negara Teluk diprediksi akan terhenti, dan Irak akan kembali terkucil dalam peta diplomasi dunia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
