NARASITODAY.COM,NEW YORK – Hubungan diplomatik antara Israel dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berada di titik nadir. Dipicu oleh amarah yang mendalam atas laporan tahunan Sekretaris Jenderal PBB yang memasukkan mereka ke dalam daftar hitam (blacklist) terkait dugaan kekerasan seksual di zona konflik, Israel secara resmi memutuskan seluruh jalur komunikasi dengan Sekjen PBB, Antonio Guterres.
Langkah ekstrem ini menjadi puncak ketegangan setelah PBB merilis laporan sensitif tersebut. Israel tidak sekadar memprotes, melainkan memilih untuk menutup pintu dialog rapat-rapat selama Guterres masih memegang tampuk kepemimpinan.
Israel Anggap Keterlaluan dan Sebar Kebohongan
Sikap keras dan dinginnya hubungan ini dikonfirmasi langsung oleh Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon. Dengan nada bicara yang berang, ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan lagi menggubris keberadaan sang Sekretaris Jenderal.
“Kami sudah selesai dengan sekretaris jenderal ini,” kata Danny dilansir kantor berita AFP, Minggu (31/5/2026).
Danny menuduh tim PBB telah menyusun laporan sepihak yang mencederai martabat negaranya. Baginya, menyamakan kedudukan militer Israel dengan kelompok militan di dalam daftar hitam tersebut adalah sebuah penghinaan besar.
“Keputusan untuk memasukkan Israel ke dalam daftar hitam dan menuduh kami menggunakan kekerasan seksual sebagai senjata perang adalah keputusan yang keterlaluan,” kata Danny.
“Sekretaris Jenderal dan timnya terus menyebarkan kebohongan terhadap Israel. Menempatkan kami dan teroris Hamas dalam daftar yang sama, itu tidak dapat diterima,” imbuhnya dengan nada sengit.
Gelombang kecaman juga datang dari Yerusalem. Kementerian Luar Negeri Israel melabeli sanksi moral dari PBB ini sebagai sesuatu yang memalukan, tidak masuk akal, dan sarat akan kepentingan politik tersembunyi.
“Langkah tersebut merupakan bukti lebih lanjut dari sifat sebenarnya PBB: organisasi yang dipolitisasi dan korup yang telah meninggalkan prinsip-prinsip pendiriannya dan secara sistematis menargetkan Israel sebagai misi utamanya,” tegas Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel, Oren Marmorstein.
Respons Dingin PBB: Pintu Tetap Terbuka
Di sisi lain, markas besar PBB di New York menanggapi gertakan diplomatik tersebut dengan kepala dingin. Alih-alih membalas dengan kemarahan, pihak Guterres memilih untuk bersikap diplomatis dan membiarkan ketegangan mereda dengan sendirinya.
Juru bicara Antonio Guterres, Stephane Dujarric, menyatakan bahwa PBB tidak akan ikut memutus komunikasi secara sepihak dan tetap menghormati hak bicara Israel.
“Dari pihak kami, pintu Sekretaris Jenderal tetap terbuka,” kata Stephane singkat.
Berdasarkan ‘Informasi Kredibel’
Sebelum laporan tahunan mengenai kekerasan seksual terkait konflik ini diterbitkan secara resmi, PBB sebenarnya telah memberikan sinyal peringatan kepada negara-negara yang terlibat sejak Agustus lalu. Namun, peringatan itu tampaknya diabaikan hingga berujung pada pencantuman resmi kali ini.
Dalam dokumen tersebut, kelompok militan Hamas memang dimasukkan ke dalam daftar hitam atas dugaan kekerasan seksual yang dilakukan selama serangan ke wilayah Israel pada 7 Oktober 2023 silam, termasuk dugaan penyiksaan terhadap para sandera.
Namun, yang membuat Israel meradang adalah bagian laporan yang menyebutkan bahwa PBB mengantongi ‘informasi yang kredibel’ mengenai kekerasan serupa. Tim investigator PBB mengklaim menemukan indikasi kuat adanya kekerasan seksual yang diduga dilakukan oleh pasukan keamanan Israel terhadap warga Palestina yang mendekam di dalam penjara dan pusat penahanan.
Ketegangan makin diperparah karena selama proses investigasi berlangsung, para inspektur PBB dilaporkan dilarang keras dan ditolak aksesnya untuk memeriksa fasilitas penahanan milik Israel tersebut.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com
