NARASITODAY.COM,JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat janji pemerintah dalam menormalkan pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang langka di berbagai daerah. Langkah ini diambil usai gelombang protes mahasiswa memuncak dalam audiensi panas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Persoalan kelangkaan energi ini mencuat setelah sejumlah aliansi mahasiswa dari Universitas Trisakti, Universitas Esa Unggul, Universitas Mercu Buana, Universitas Dian Nusantara, serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Mereka mengusung tajuk gerakan “Tritura Kembali”, yang menuntut pemulihan ekonomi-politik, pemberantasan inkompetensi pejabat, dan pengembalian supremasi sipil.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan (Korinbang), Saan Mustopa, mengungkapkan bahwa kelangkaan BBM subsidi dan lonjakan harga Pertamax menjadi poin krusial yang langsung direspons di meja perundingan. Di hadapan perwakilan mahasiswa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia via telepon untuk meminta solusi instan.
“Yang terkait dengan soal tadi tuntutan pertama BBM, terutama kenaikan Pertamax, terus juga terkait dengan soal BBM bersubsidi yang langka. Tadi Pak Dasco sudah juga komunikasi dengan Menteri ESDM, didengar langsung juga dengan teman-teman dari mahasiswa, dan Menteri ESDM berjanji akan memenuhi kebutuhan BBM subsidi yang langka hasil temuan dari rekan-rekan mahasiswa itu dalam waktu yang singkat ini,” ujar Saan Mustopa di Gedung Parlemen, Jumat (19/6/2026).
Suara dari Jalanan yang Tembus ke Meja Parlemen
Dari bagaimana jeritan masyarakat di daerah-daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan solar atau pertalite untuk mengais rezeki berhasil dibawa oleh para mahasiswa ke jantung kekuasaan. Mahasiswa tidak hanya membawa spanduk kecaman, melainkan menyodorkan data konkret mengenai wilayah-wilayah yang mengalami kekosongan pasokan BBM subsidi kepada para pembuat kebijakan.
Selain masalah kelangkaan fisik di SPBU, mahasiswa juga melayangkan kritik tajam terhadap carut-marut tata kelola sektor migas nasional yang dinilai belum berpihak pada rakyat kecil.
Menanggapi kritik tersebut, Saan menambahkan bahwa DPR telah mendesak pemerintah dan Pertamina untuk merumuskan skema penyesuaian harga BBM yang lebih adaptif dan responsif terhadap fluktuasi harga minyak mentah dunia. Formula ini dinilai krusial demi menjaga daya beli masyarakat yang sedang rapuh.
Lebih dari Sekadar Menampung Aspirasi
DPR mengklaim pertemuan ini tidak akan berakhir sebagai formalitas belaka. Selain urusan energi, parlemen juga mencatat beberapa tuntutan krusial lain, seperti status hukum para peserta aksi, nasib guru honorer, peninjauan kembali pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri, hingga penguatan kembali supremasi sipil.
“DPR tidak berhenti pada menerima aspirasi. Seluruh masukan dari mahasiswa akan kami komunikasikan dengan pemerintah dan kami tindak lanjuti agar menjadi bagian dari proses penyelesaian kebijakan yang berpihak kepada masyarakat,” tegas Saan.
Meski jalannya audiensi sarat akan kritik pedas terhadap rapor merah sejumlah kebijakan publik, Saan mengapresiasi kedewasaan berpikir para mahasiswa. Menurutnya, kelompok intelektual muda tersebut tetap menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional sebagai fondasi utama agar kondisi ekonomi masyarakat bawah tidak kian terpuruk.
Kini, janji “dalam waktu singkat” dari Menteri ESDM berada di bawah pengawasan bersama. Mahasiswa dan DPR akan melihat apakah pasokan bahan bakar di daerah-daerah terpencil akan segera mengalir normal kembali, atau tetap menguap di tengah jalur birokrasi.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
