NARASITODAY.COM, CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap menemukan dugaan serius dalam pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayahnya. Dari lebih dari 300 titik yang tercatat dalam data, sekitar 100 titik diduga tidak memiliki keberadaan fisik maupun aktivitas operasional di lapangan.
Temuan tersebut disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, setelah dilakukan verifikasi langsung oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh Badan Gizi Nasional (BGN) pusat. Pemeriksaan lapangan menunjukkan sejumlah titik yang terdaftar berada di lokasi yang tidak memungkinkan untuk dijadikan fasilitas layanan.
“Sudah muncul sekitar lebih kurang 300 titik lebih di Kabupaten Cilacap. Setelah didatangi oleh kepala SPPG yang ditunjuk oleh BGN pusat, kurang lebih ada 100 titik yang tidak ada bangunan apa pun. Ada yang di tengah hutan, ada yang di tengah sawah, ada yang di tengah kuburan,” kata Ammy seperti dikutip dari detikcom, Selasa (23/6/2026).
Menurut Ammy, temuan tersebut menguatkan dugaan adanya penyimpangan dalam proses pendataan, termasuk indikasi jual beli titik maupun pendaftaran titik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
“Nah, jadi bahwa isu jual-beli titik, kemudian titik fiktif yang memang benar adanya, ini yang harus kita benahi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa sebagian titik yang terdata bahkan masih diperdagangkan atau ditawarkan kepada pihak lain, meski tidak jelas kesiapan infrastruktur maupun legalitasnya.
“Jadi ada titiknya, tapi masih ditawar-tawarkan, ada yang mau beli atau tidak,” ungkapnya.
Dalam penelusuran lebih lanjut, Ammy menyebut sebagian besar titik yang bermasalah tersebut tercatat atas nama yayasan yang dikaitkan dengan Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya.
“Yes, rata-rata yayasan membawa nama Sony,” ujarnya.
Temuan ini membuat pemerintah daerah bersama pihak terkait memperketat proses verifikasi di lapangan. Hasil rapat terakhir dengan tim investigasi yang dikirim oleh Kepala BGN melalui jajaran pusat memutuskan untuk menghentikan sementara pembukaan titik SPPG baru di Cilacap.
Langkah tersebut diambil untuk memastikan validitas data serta mencegah potensi penyimpangan lebih lanjut dalam program pelayanan pemenuhan gizi di daerah.
Di tengah upaya pemerintah memperkuat layanan gizi masyarakat, temuan ini menjadi sorotan karena menyangkut efektivitas pendataan program yang seharusnya menyentuh langsung kebutuhan warga. Pemeriksaan lanjutan diperkirakan akan terus dilakukan untuk memastikan setiap titik benar-benar memiliki keberadaan dan fungsi sesuai ketentuan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnnindonesia.com
