NARASITODAY.COM,MANILA – Sidang pemakzulan terhadap Wakil Presiden Filipina, Sara Duterte, resmi dimulai hari ini, menandai babak baru dalam dinamika politik negara tersebut.
Persidangan ini diperkirakan akan menjadi momentum penting yang tidak hanya akan menentukan masa depan Duterte sebagai calon presiden 2028, tetapi juga memperdalam konflik yang selama ini membelah kekuatan politik terbesar di Filipina.
Proses sidang yang berlangsung di Senat ini menjadi sorotan utama karena hasilnya berpotensi mengubah peta politik nasional. Jika Duterte dinyatakan bersalah, ia berpeluang kehilangan hak politiknya untuk mencalonkan diri kembali.
Sebaliknya, jika dinyatakan tidak bersalah melalui proses yang dianggap adil, posisi politiknya justru akan semakin menguat menjelang pemilihan presiden dua tahun mendatang.
Hasil sidang ini juga akan menjadi ujian terhadap kredibilitas lembaga politik dan sistem hukum Filipina. Profesor administrasi publik dari University of Makati, Ederson Tapia, menyatakan, “Jika proses itu dipandang bermotif politik atau tidak memiliki kredibilitas, pertanyaan akan tetap muncul apa pun hasil akhirnya.” Ia menambahkan bahwa durasi persidangan masih belum pasti, mengingat sengketa prosedural, jumlah saksi, hingga penyampaian bukti yang akan mempengaruhi lamanya proses.
Berdasarkan konstitusi Filipina, minimal 16 dari 24 anggota Senat harus menyatakan bersalah agar Duterte dapat dimakzulkan. Saat ini, sejumlah survei menunjukkan bahwa Duterte masih menjadi salah satu kandidat terkuat dalam bursa pencalonan presiden 2028. Namun, jika dinyatakan bersalah, peluang politiknya akan tertutup secara permanen. Sebaliknya, jika ia dibebaskan, posisi politiknya justru dapat semakin menguat.
Tuduhan dan Tuduhan Balik
Kasus ini menjadi sejarah baru bagi Filipina, karena ini adalah sidang pemakzulan pertama terhadap seorang wakil presiden. Duterte dituduh menyalahgunakan dana publik, memiliki kekayaan yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya, serta mengancam keselamatan Presiden Ferdinand Marcos Jr., ibu negara, dan mantan Ketua DPR Filipina. Duterte membantah seluruh tuduhan tersebut dan menilai proses ini bermotif politik.
Juru bicara tim jaksa, Robert ‘Ace’ Barbers, menegaskan, “Kami akan membuktikan seluruh tuduhan melalui fakta dan alat bukti. Kami akan membiarkan bukti yang berbicara.” Sementara itu, pengacara Duterte, Michael Poa, menyatakan siap menunjukkan bahwa tuduhan terhadap kliennya tidak beralasan.
Konflik Keluarga dan Politik
Sidang ini juga menjadi bagian dari konflik politik yang lebih besar antara dua dinasti terbesar di Filipina. Hubungan antara keluarga Duterte dan Marcos sempat memburuk setelah Rodrigo Duterte ditangkap dan dipindahkan ke tahanan ICC di Den Haag pada Maret lalu, terkait perang melawan narkoba. Perpecahan ini turut memicu dinamika berbeda di tubuh Senat, yang terlihat dari berbagai dukungan dan pergeseran posisi politik di tubuh legislatif.
Pada Mei lalu, Senator Ronald ‘Bato’ dela Rosa, sekutu dekat Duterte, memberikan suara penentu dalam pemilihan Ketua Senat, yang akhirnya jatuh kepada Alan Peter Cayetano. Namun, sebulan kemudian, kubu lawan berhasil menggalang dukungan untuk memilih Sherwin Gatchalian sebagai Ketua Senat, menunjukkan betapa dinamis dan tidak pasti situasi politik saat ini.
Para analis menilai, meskipun dinamika di Senat cukup kompleks, hasil sidang pemakzulan ini tetap akan mempengaruhi langkah politik Duterte dan arah persaingan menuju Pemilihan Presiden Filipina 2028.
Dengan konstitusi yang membatasi masa jabatan presiden hanya sekali, posisi Marcos Jr. juga tidak memungkinkan untuk mencalonkan kembali, meninggalkan panggung politik yang semakin kompetitif.***
Editor : Alysa
Sumber : kontan.co.id
