Pemerintah Venezuela Ajukan Permohonan Lepaskan Cadangan Emas di Bank of England untuk Bantu Pemulihan Pasca Gempa

NARASITODAY.COM, CARACAS – Di tengah puing-puing kehancuran pasca-gempa dahsyat 24 Juni lalu, Pemerintah Sementara Venezuela kini menaruh harapan besar pada takhta Kerajaan Inggris. Presiden Sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, secara resmi mengirimkan surat kepada Raja Charles III, memohon pelepasan sekitar 30 ton cadangan emas milik negara yang selama ini membeku di dalam brankas Bank of England (BoE).

Emas yang tersandera sanksi politik itu kini diharapkan bisa menjadi penyelamat bagi rekonstruksi negara yang luluh lantak. Gempa bumi kembar tersebut dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 3.800 orang, merubuhkan puluhan gedung, serta memaksa ribuan warga hidup di tenda-tenda darurat.

“Emas itu milik rakyat kita dan harus digunakan untuk mengatasi konsekuensi mengerikan dan tragis dari dua gempa bumi ini,” tegas Rodríguez dalam sebuah konferensi video bersama para petugas pengungsian, dikutip dari laman myanmaritv, Jumat (10/7/2026).

Rodríguez, yang memegang kemudi kepemimpinan sementara sejak Januari setelah penangkapan Nicolás Maduro oleh militer Amerika Serikat, menegaskan bahwa pencairan aset di luar negeri adalah jalan keluar paling realistis saat ini.

Selain mengetuk pintu Istana Buckingham, Rodríguez juga tengah mengetuk pintu Dana Moneter Internasional (IMF). Ia melangsungkan diskusi intensif dengan Direktur Pelaksana IMF, Kristalina Georgieva, demi mencairkan dana Hak Penarikan Khusus (Special Drawing Rights/SDR) milik Venezuela senilai US$3,568 miliar (setara Rp63,85 triliun) yang masih tertahan.

Pusaran Konflik Aset di Luar Negeri

Perebutan hak atas puluhan ton emas di Bank of England ini sejatinya memiliki rekam jejak hukum yang panjang. Pengadilan Inggris sebelumnya secara konsisten menolak memberikan kendali emas tersebut kepada pemerintahan Nicolás Maduro karena tidak mengakui legitimasinya sebagai otoritas yang sah.

Kini, dengan bergantinya tampuk kepemimpinan sementara ke tangan Rodríguez, tuntutan pencairan sanksi dan pengembalian aset kian gencar disuarakan oleh jajaran kabinetnya. Hal senada juga disuarakan oleh Menteri Luar Negeri Venezuela, Iván Gil, saat melakukan pertemuan virtual dengan Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA).

“Kami memiliki rekening milik negara Venezuela di berbagai belahan dunia yang telah dibekukan sebagai akibat dari sanksi ilegal,” ujar Gil, mendesak pembebasan seluruh aset negara di luar negeri.

Kerusakan Tembus Rp662 Triliun, Bantuan Dunia Mulai Mengalir

Solidaritas internasional sebenarnya mulai berdatangan demi membantu meringankan beban rakyat Venezuela. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Kemanusiaan, Tom Fletcher, menyatakan skala kehancuran yang masif memaksa PBB meluncurkan permohonan dana darurat sebesar US$296 juta (sekitar Rp5,30 triliun) demi menyokong operasi kemanusiaan di lapangan.

Sejauh ini, total komitmen bantuan global yang terkumpul telah menembus US$600 juta (sekitar Rp10,74 triliun). Dari jumlah tersebut, Amerika Serikat menjadi donatur terbesar dengan menjanjikan bantuan lebih dari US$386 juta (sekitar Rp6,91 triliun).

Bantuan dari AS ini disalurkan dalam bentuk 400 metrik ton logistik pangan, alat kebersihan, serta fasilitas sanitasi darurat melalui Palang Merah, UNICEF, dan Program Pangan Dunia (WFP).

Namun, bantuan-bantuan tersebut hanyalah setetes air di gurun pasir yang luas. PBB memperkirakan total kerusakan fisik yang diderita Venezuela akibat bencana ini mencapai US$37 miliar (setara Rp662,3 triliun).

Bantuan internasional yang masuk sejauh ini baru mampu menambal kebutuhan paling mendesak di tenda pengungsian, sementara pembangunan kembali rumah-rumah yang runtuh masih harus menunggu nasib emas mereka di London.***