NARASITODAY.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyita amplop berlogo pasangan calon gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada 23 November 2024. Amplop tersebut, yang diduga akan digunakan untuk “serangan fajar” menjelang pemilihan kepala daerah, berisi uang sebesar Rp 50 ribu.
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa amplop itu merupakan bagian dari upaya pemerasan yang melibatkan Rohidin dan beberapa bawahannya.
Dalam konferensi pers yang digelar pada 24 November 2024, Tessa menjelaskan bahwa amplop-amplop ini ditemukan bersama dengan uang tunai senilai total Rp 7 miliar, yang diduga akan digunakan untuk mendanai kampanye Pilkada 2024.
“Kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut mengenai jumlah total amplop yang disita dan isi didalamnya,” ujarnya.
Tessa juga menambahkan bahwa tindakan ini menunjukkan adanya praktik politik uang yang merusak integritas pemilihan umum. Rohidin Mersyah, yang kembali mencalonkan diri sebagai gubernur Bengkulu, kini telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya.
Penetapan ini menimbulkan kekhawatiran mengenai netralitas Pilkada di Bengkulu, terutama menjelang hari pencoblosan yang dijadwalkan pada 27 November 2024. “Kami berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh situasi ini,” tambah Tessa.
“Saya ingin meminta maaf kepada masyarakat Bengkulu. Saya akan bertanggung jawab atas semua tindakan yang telah dilakukan oleh tim saya,” ungkap Rohidin dengan nada serius.Â
“Saya pastikan proses hukum saya sebagai gubernur akan berjalan sesuai aturan,” tambahnya. Ketika ditanya tentang dampak kasus ini terhadap kampanyenya, Rohidin menyatakan, “Saya percaya masyarakat akan melihat kejujuran dan komitmen saya untuk memimpin Bengkulu dengan baik. Saya berharap kasus ini tidak mempengaruhi pilihan mereka.”
Kasus ini menjadi perhatian publik mengingat dugaan praktik politik uang yang dapat merusak integritas pemilihan umum. KPK menegaskan bahwa mereka akan terus menyelidiki kasus ini tanpa pandang bulu demi menjaga keadilan dan transparansi dalam proses demokrasi di Indonesia.
Tessa menambahkan, “Kami ingin memastikan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak tegas agar tidak ada lagi praktik serupa di masa depan.”
situasi politik yang semakin memanas menjelang Pilkada, masyarakat diharapkan tetap kritis dan tidak terpengaruh oleh isu-isu negatif. ***
