NARASITODAY.COM – Kantor Kejaksaan Negeri dan Kantor Bupati Kabupaten Bogor menjadi sasaran aksi demonstrasi yang dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bogor (AMPB). Jumat 10 Januari 2025.
Demonstrasi ini merupakan buntut dari dugaan kelalaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dalam pengawasan program pendidikan dan dugaan kasus korupsi yang melibatkan oknum guru.
Koordinator aksi, yang akrab disapa Bung Bram, menyampaikan dua isu utama yang menjadi sorotan dalam aksi ini.
Isu pertama yang diangkat AMPB adalah kecelakaan tragis yang terjadi pada perjalanan study tour SMP IT Darul Quran Mulia Putri di Tol Pandaan KM 7+100, Malang, Jawa Timur. Kecelakaan tersebut menewaskan empat orang.
“Study tour seharusnya membawa manfaat, bukan berujung duka. Kepala Dinas Pendidikan harus bertindak tegas atas tragedi ini. Kelalaian semacam ini tidak dapat dibiarkan,” tegas Bram dalam orasinya.
AMPB menilai tragedi ini mencerminkan lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan terhadap agenda sekolah.
AMPB mendesak pemerintah daerah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, termasuk Kepala Dinas Pendidikan, yang dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.
Isu kedua yang disorot AMPB adalah dugaan penyelewengan dana Program Indonesia Pintar (PIP) oleh seorang oknum guru di SDN Pingku 03, Parung Panjang.
“Bantuan PIP adalah hak siswa dari keluarga kurang mampu, tetapi malah dirampas oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Ini mencoreng dunia pendidikan dan merugikan negara,” ujar Bram dengan nada geram.
AMPB mendesak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk mengusut tuntas dugaan korupsi ini dan menyeret pelaku ke meja hijau.
Selain itu, AMPB juga menyampaikan kritik keras terhadap kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor.
Menurut mereka, kejaksaan dinilai lamban dalam menangani berbagai kasus hukum yang masuk.
“Ada indikasi permainan di balik lambannya penanganan kasus. Penegakan hukum harus transparan dan adil, bukan sekadar formalitas,” tegasnya.
AMPB bahkan meminta Kejaksaan Agung RI untuk mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor demi memastikan proses hukum berjalan dengan baik.
Dalam aksi ini, AMPB menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan aparat hukum, antara lain:
1. Mencopot Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor karena dianggap gagal membina dan mengawasi sekolah di Kabupaten Bogor.
2. Mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor secara menyeluruh.
3. Mengusut tuntas dan memenjarakan oknum guru yang diduga menyelewengkan dana PIP di SDN Pingku 03, Parung Panjang.
4. Mengevaluasi kinerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor untuk memastikan penegakan hukum berjalan transparan dan adil.
Dia menegaskan bahwa aksi ini merupakan wujud ketidakpercayaan mahasiswa dan pemuda Bogor terhadap kinerja pemangku kepentingan, khususnya di sektor pendidikan dan penegakan hukum.
“Kami akan terus mengawal kasus ini dan mendesak pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, serta aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan nyata sampai tuntas. Ini adalah tanggung jawab mereka kepada masyarakat,” pungkasnya.***
