NARASITODAY.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan tanggapan terhadap isu mengenai rencana Presiden terpilih Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang ingin merelokasi warga Gaza ke beberapa negara, termasuk Indonesia.
“Pemerintah RI tidak pernah menerima informasi apapun mengenai hal ini,” demikian pernyataan juru bicara Kemlu, Rolliansyah Soemirat, pada Senin (20/1/2025).
Rencana relokasi ini muncul setelah utusan Trump untuk Timur Tengah, Steve Witkoff, mempertimbangkan kunjungannya ke Jalur Gaza sebagai bagian dari upaya untuk menjaga kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas tetap berjalan.
Witkoff bertujuan untuk mencapai stabilitas jangka panjang bagi Israel dan sekitar 2 juta warga Palestina yang terpaksa mengungsi, melalui tiga fase kesepakatan yang dicapai minggu lalu.
Fase pertama, yang dimulai pada Minggu, diperkirakan berlangsung sekitar enam minggu dan melibatkan pembebasan sandera oleh Hamas serta tahanan Palestina oleh Israel.
Fase kedua akan dinegosiasikan selama fase pertama dan diharapkan menghasilkan pembebasan tambahan sandera serta penarikan pasukan Israel dari Gaza. Tujuan fase terakhir, yang juga masih perlu dinegosiasikan, adalah mengakhiri perang dan memulai proses pembangunan kembali Gaza.
Pertanyaan tentang bagaimana membangun kembali Gaza dan di mana sekitar 2 juta warga Palestina dapat dipindahkan sementara juga masih menjadi perdebatan. Indonesia, misalnya, sedang dibahas sebagai salah satu lokasi untuk menampung sebagian dari mereka, menurut pejabat transisi tersebut.
Namun, gagasan relokasi ini sangat kontroversial di kalangan warga Palestina dan Arab lainnya, karena banyak yang percaya bahwa langkah ini akan menjadi awal dari upaya Israel untuk memaksa mereka meninggalkan tanah mereka.
Masalah pengiriman bantuan ke Gaza yang sangat diperlukan dalam fase pertama kesepakatan gencatan senjata juga tetap menjadi tantangan. Israel khawatir bahwa Hamas akan mengambil sebagian dari bantuan tersebut, sementara krisis kemanusiaan di sana semakin memburuk dengan kelaparan dan penyakit yang semakin meluas.
Sementara itu, Witkoff, seorang pengembang real estat yang dekat dengan Trump, memasuki negosiasi dengan mandat tunggal dari Trump Mengamankan pembebasan para sandera, dan jika tidak berhasil, kembali untuk menjelaskan alasannya.
Jendela untuk mencapai kesepakatan semakin sempit dengan Trump menetapkan tenggat waktu hingga 20 Januari, saat ia dilantik menjadi presiden.***
Follow dan Baca Artikel lainnya di Google News atau whatsapp channel
