Ekonomi Indonesia Tangguh di Tengah Gejolak Global: Menjaga Stabilitas dan Daya Saing

0
Ilustrasi Ekonomi

NARASITODAY.COM – Di tengah tantangan berat ekonomi global, Indonesia masih menunjukkan ketahanan ekonomi yang cukup impresif. Meski banyak negara terancam risiko resesi akibat perang tarif yang dimulai oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, Indonesia mampu menjaga daya tahan ekonominya, berkat pondasi yang solid dan kebijakan yang tepat.

Perang tarif yang dimulai oleh Trump, yang memberlakukan tarif bea masuk tinggi terhadap negara-negara mitra dagangnya seperti Kanada, Meksiko, China, dan Uni Eropa, semakin memicu ketidakpastian ekonomi global.

Bahkan, Trump mengumumkan pada 2 April bahwa tarif timbal balik akan diterapkan kepada semua mitra dagangnya, termasuk Korea Selatan. Hal ini semakin memperburuk proyeksi resesi global yang telah menghantui pasar sejak tahun lalu.

Namun, meski situasi tersebut mempengaruhi banyak negara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa Indonesia tetap berada dalam posisi yang relatif baik.

“Dengan pondasi ekonomi nasional yang solid, diversifikasi mitra dagang, serta hilirisasi yang terus diperkuat, Indonesia berpeluang besar menjaga stabilitas dan daya saingnya di tengah gejolak ini,” kata Airlangga, mengutip data Bloomberg pada Februari 2025, yang menunjukkan probabilitas resesi Indonesia hanya kurang dari 5%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara lain seperti Meksiko (38%), Kanada (35%), dan Amerika Serikat (25%).

Baca Juga :  Wedang Susu Jahe Kekinian, Resep Mudah untuk Hangatkan Tubuh

Meski demikian, tantangan besar tetap ada. Salah satunya adalah masalah daya beli masyarakat yang tergerus, terlihat jelas dengan munculnya deflasi tahunan menjelang Ramadan dan Lebaran.

Biasanya, bulan-bulan menjelang Ramadan akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan konsumsi, sehingga inflasi akan meningkat. Namun, pada Februari 2025, Indonesia justru mengalami deflasi sebesar 0,09%, yang pertama kali tercatat dalam 25 tahun terakhir sejak Maret 2000, ketika deflasi tercatat sebesar 1,10%.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira, menjelaskan bahwa penurunan impor barang konsumsi menjelang Ramadan dan Lebaran, yang tercatat hanya US$ 1,47 miliar pada Februari 2025, mencerminkan rendahnya daya beli masyarakat.

“Artinya terkonfirmasi memang daya beli masyarakat sedang rendah sehingga permintaan impor turun, harga makanan minuman secara umum juga turun,” kata Bhima.

Baca Juga :  Khamenei Salahkan Trump atas Gelombang Protes Iran, Lebih dari 3.000 Orang Tewas

Esther Sri Astuti, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef), juga sependapat. Ia melihat bahwa merosotnya impor barang konsumsi adalah indikasi jelas ambruknya daya beli masyarakat, yang disebabkan oleh penurunan pendapatan riil akibat dampak PHK di berbagai sektor usaha.

“Perlu diwaspadai, karena dampak PHK besar-besaran melemahkan daya beli masyarakat, apalagi karena harga pangan naik sekarang,” tegasnya.

Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan bahwa deflasi yang terjadi di Indonesia bukanlah indikator krisis ekonomi. Ia menjelaskan bahwa deflasi tersebut disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang menurunkan harga barang-barang yang diatur, seperti tarif listrik dan pajak tiket pesawat.

“Jadi kalau deflasi itu karena administered prices yang turun, bukan krisis,” ujar Sri Mulyani, menambahkan bahwa sektor tekstil dan alas kaki Indonesia masih mengalami pertumbuhan yang positif.

Sektor tekstil dan alas kaki Indonesia, menurut Sri Mulyani, menunjukkan angka yang menggembirakan, dengan pertumbuhan sebesar 4,3% pada 2024, jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bahkan ekspor alas kaki Indonesia tumbuh pesat, mencapai 17% pada awal 2025.

Baca Juga :  Banderol Menarik Kenali Harga dan Spesifikasi Mobil Listrik Toyota bZ3X yang Baru Diperkenalkan

Di sisi lain, meskipun sejumlah ahli ekonomi dalam Economic Experts Survey meramalkan bahwa kondisi ekonomi Indonesia memburuk, dengan mayoritas responden menganggap situasi saat ini lebih buruk dibandingkan tiga bulan lalu, Ketua DPR Komisi XI, Misbakhun, tetap optimis terhadap kondisi ekonomi Indonesia.

“Komisi XI juga telah berupaya memperkuat tugas Bappenas dan Kementerian Keuangan, serta BI untuk menjaga fundamental perekonomian Indonesia,” katanya.

Ia menekankan pentingnya integrasi kebijakan fiskal dan moneter untuk membangun kepercayaan, serta memastikan Indonesia terus mengejar target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yang diprediksi dapat mencapai 8%.

Misbakhun menambahkan, “Indonesia butuh pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja,” sambil menyoroti ekonomi negara tetangga seperti Vietnam dan Filipina yang telah menunjukkan pertumbuhan pesat. Optimisme pun terus dijaga agar Indonesia bisa menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.***