NARASITODAY.COM – Panggung Sidang Umum Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-150 di Uzbekistan menjadi arena penting bagi delegasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk kembali menegaskan dukungan tak tergoyahkan terhadap kemerdekaan Palestina dari penjajahan zionis Israel.
Suara lantang wakil rakyat Indonesia ini bergema di forum internasional, diwakili oleh Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP), yang salah satu anggotanya adalah Ketua BKSAP Mardani Ali Sera.
Lebih dari sekadar menyampaikan aspirasi, delegasi DPR RI berhasil mencatatkan sebuah pencapaian signifikan di forum IPU. Mereka aktif mendorong resolusi yang mengedepankan solusi dua negara (two-state solution) sebagai jalan keluar yang adil dan berkelanjutan bagi konflik Palestina-Israel. Pembahasan intens mengenai isu krusial ini bahkan memicu reaksi keras dari delegasi Israel.
Ketegangan memuncak saat perdebatan mengenai resolusi two-state solution berlangsung. Perwakilan delegasi Israel, yang berusaha mempertahankan narasi dan kepentingan negaranya, akhirnya memilih untuk meninggalkan ruang sidang (walk out) sebagai bentuk protes atas kuatnya argumen dan dukungan internasional terhadap kemerdekaan Palestina.
Bagi Ketua BKSAP Mardani Ali Sera, momen ini memiliki nilai historis yang mendalam. Ia menyoroti bahwa biasanya, kekuatan negara-negara Barat cenderung berpihak kepada Israel dalam forum-forum internasional. Namun, kali ini, situasinya berbeda.
“Alhamdulliah ini luar biasa membuat delegasi Israel walk out, karena kalah total dalam membahas tentang two-state solution untuk Palestina. Dan ini pertama kali, karena biasanya Israel dan negara-negara barat punya kekuatan,” kata Mardani dengan nada bangga pada Rabu, 9 April 2025. Kemenangan diplomatik ini menjadi bukti bahwa suara keadilan dan hak asasi manusia dapat mengungguli kepentingan politik sempit.
Mardani menekankan bahwa dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina bukanlah isu baru. Dalam setiap forum global, delegasi DPR RI secara konsisten menyuarakan solidaritas dan komitmen bangsa Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina.
Ia mengingatkan akan ikatan sejarah yang kuat antara kedua negara. “Kita punya hutang konstitusi kepada Palestina. Negara yang paling awal mengakui kemerdekaan Indonesia adalah Palestina,” tutur politikus dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, menggambarkan adanya kewajiban moral dan konstitusional bagi Indonesia untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina.
Perjuangan panjang dan diplomasi gigih yang dilakukan oleh delegasi DPR RI di berbagai forum internasional akhirnya membuahkan hasil yang nyata di Sidang IPU ke-150. “Saatnya kita dukung penuh kemerdekaan Palestina. Alhamdulillah dengan segala perjuangan, item yang tidak mudah, resolusi untuk two-state solution for Palestine,” lanjut Mardani, menunjukkan optimisme bahwa upaya kolektif komunitas internasional akan membawa perubahan positif.
Dengan keyakinan yang kuat, Mardani menambahkan, “Insya Allah akan segera berhasil membuat Israel dan negara-negara pendukungnya kalah.” Pernyataan ini mencerminkan harapan besar Indonesia agar keadilan dan kemerdekaan dapat segera terwujud bagi rakyat Palestina.
Di sela-sela kesibukan Sidang IPU, delegasi DPR RI juga aktif melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah parlemen negara sahabat. BKSAP DPR sempat mengadakan pertemuan penting dengan parlemen Uni Eropa, parlemen Turki, dan parlemen India.
Dalam pertemuan dengan parlemen Uni Eropa, BKSAP mendorong tiga agenda utama yang dianggap krusial bagi kepentingan nasional. Salah satunya adalah percepatan penandatanganan perjanjian dagang EU–Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).
“Agar produk-produk Indonesia dapat masuk pasar Eropa tanpa hambatan tarif dan non-tarif,” ujar Legislator DPR dari Daerah Pemilihan Jakarta I tersebut, menyoroti potensi besar perjanjian ini bagi perekonomian Indonesia.
Selain isu perdagangan, Mardani menambahkan bahwa BKSAP juga memberikan dukungan penuh terhadap percepatan keanggotaan Indonesia dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) atau Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi.
Langkah strategis ini dipandang sebagai upaya penting untuk menuju status negara maju. “Semua usulan Indonesia diterima dengan baik dan ditindaklanjuti. Ini adalah bukti bahwa Indonesia memiliki posisi tawar kuat di kancah global,” jelas Mardani, menegaskan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam forum internasional.
Pertemuan delegasi DPR RI dengan parlemen Turki juga menghasilkan pembahasan konstruktif mengenai peta jalan kemerdekaan Palestina serta upaya penyaluran bantuan konkret untuk masyarakat Gaza yang tengah dilanda krisis kemanusiaan.
Sementara itu, dalam pertemuan dengan parlemen India, fokus diskusi tertuju pada usulan peningkatan kerja sama di berbagai bidang, terutama pendidikan, pembukaan pasar, dan penguatan persahabatan antarlembaga parlemen kedua negara.
Keberhasilan delegasi DPR RI menyuarakan kemerdekaan Palestina dan mendorong resolusi two-state solution di forum IPU ke-150 menjadi catatan penting dalam sejarah diplomasi Indonesia.
Langkah ini tidak hanya menunjukkan komitmen kuat Indonesia terhadap isu Palestina, tetapi juga memperkuat posisi tawar Indonesia di mata dunia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.***
