NARASITODAY.COM, BUDAPEST – Gelombang perubahan politik di Hungaria belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dalam sebuah sidang yang diwarnai aksi boikot, Parlemen Hungaria resmi mengetuk palu amendemen konstitusi untuk mencopot Presiden Tamas Sulyok dari jabatannya pada Senin waktu setempat.
Langkah berani ini menjadi manuver pamungkas pemerintahan baru di bawah Perdana Menteri Peter Magyar untuk menyapu bersih sisa-sisa pengaruh rezim nasionalis sayap kanan, Viktor Orban.
Mengutip laporan Al Jazeera, Selasa (14/7/2026), keputusan krusial itu disahkan lewat pemungutan suara yang telak yaitu 139 suara mendukung dan hanya enam suara menolak. Ketukan palu ini secara sepihak mengakhiri masa jabatan Sulyok dan membuka gerbang bagi pemilihan kepala negara yang baru.
Suasana sidang pada hari itu terasa begitu kontras. Kursi-kursi dari kubu oposisi Partai Fidesz bentukan mantan PM Viktor Orban tampak kosong melompong. Bersama Presiden Sulyok, mereka memilih melakukan aksi boikot sebagai bentuk perlawanan bisu.
Namun, di bawah kubah gedung parlemen yang megah di tepi Sungai Danube itu, keheningan kursi kosong Fidesz tidak menghentikan laju kereta reformasi Partai Tisza. Koalisi pemerintahan baru yang kini memegang kendali penuh atas hukum negara tetap melangkah mantap.
Pergeseran peta politik ini bermula pada pemilu April lalu, saat rakyat Hungaria menumbangkan dominasi 16 tahun Partai Fidesz. Kemenangan mutlak Partai Tisza membawa Peter Magyar ke kursi perdana menteri dengan mandat besar: merombak total institusi negara yang selama ini dikuasai kroni Orban.
Melalui program radikal bertajuk “Operasi Api Pembersih”, Magyar tidak hanya mengincar kursi presiden. Amendemen konstitusi baru ini juga meluncurkan reformasi yudisial, membatasi masa jabatan anggota parlemen maksimal 12 tahun, dan membentuk badan independen untuk mengusut dugaan skandal keuangan era pemerintahan sebelumnya.
Bagi Magyar, keberadaan Sulyok di kursi kepresidenan adalah ganjalan besar. Meski jabatan presiden di Hungaria sebagian besar bersifat seremonial, figur tersebut memiliki hak prerogatif untuk memveto undang-undang atau melemparkannya ke Mahkamah Konstitusi. Di tangan aliansi Orban, wewenang ini ditakutkan akan menjadi senjata untuk menjegal seluruh agenda reformasi Partai Tisza.
Sulyok sendiri awalnya dipilih oleh parlemen pada Februari 2024 untuk menggantikan Katalin Novak, yang mundur menyusul skandal pengampunan pelaku kekerasan seksual anak. Namun, bagi pemerintahan baru, Sulyok dinilai membawa beban masa lalu yang sama beratnya.
“Tidak layak untuk mewujudkan persatuan bangsa Hungaria,” tegas Magyar sesaat setelah memenangkan pemilu, ketika ia menuntut Sulyok segera menanggalkan jabatannya begitu pemerintahan baru resmi terbentuk.
Memasuki bulan Juni, setelah Sulyok mengabaikan tenggat waktu untuk mundur secara sukarela, Magyar secara terbuka melabeli mantan ketua Mahkamah Konstitusi itu sebagai boneka politik Viktor Orban.
Kini, jam dinding politik terus berdetak bagi sang presiden. Sulyok diberikan waktu selama lima hari untuk menandatangani berkas amendemen konstitusi yang telah disahkan parlemen tersebut.
Jika tenggat waktu diabaikan dan sang presiden tetap bersikeras menolak, PM Peter Magyar menegaskan bahwa pihak parlemen tidak akan ragu untuk segera meluncurkan prosedur pemakzulan (impeachment) secara hukum.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
