NARASITODAY.COM – Suasana diskusi akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Semarang, Jawa Tengah, mendadak terusik oleh kehadiran sosok yang tak lazim.
Acara yang digelar oleh Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) itu didatangi oleh seorang anggota Babinsa Koramil Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji, memicu pertanyaan dan kekhawatiran akan potensi intervensi terhadap kebebasan berpikir di lingkungan kampus.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP, Bonnie Triyana, menjadi salah satu pihak yang vokal menyuarakan keprihatinannya. Ia menilai bahwa kedatangan aparat TNI ke acara diskusi mahasiswa dapat menimbulkan interpretasi yang kurang baik.
“Peristiwa kedatangan aparat tentara ke kampus bisa ditafsirkan sebagai upaya mendikte, bahkan menjadi bentuk tindakan intervensi kebebasan akademik yang mutlak memerlukan suasana yang kondusif bagi kebebasan berpikir dan berekspresi intelektual,” kata Bonnie Triyana dalam keterangannya, Selasa (22/4/2025), menekankan pentingnya menjaga otonomi kampus sebagai ruang intelektual.
Bonnie mengingatkan bahwa kampus seharusnya menjadi zona steril dari campur tangan pihak luar yang tidak memiliki kepentingan akademis. Ia khawatir insiden serupa dapat membangkitkan memori kelam masa lalu yang kurang kondusif bagi kebebasan akademik.
“Kampus adalah arena akademik yang harus steril dari intervensi apapun yang tak relevan dengan kepentingan akademik itu sendiri,” tegasnya.
“Jangan pernah kembali ke masa lalu untuk hal yang kurang baik bagi kualitas kebebasan akademik dalam demokrasi kita,” sambungnya, menyiratkan pentingnya menjaga iklim demokrasi di lingkungan pendidikan tinggi.
Lebih lanjut, Bonnie menekankan pentingnya bagi mahasiswa untuk dapat mengembangkan pemikiran secara bebas tanpa adanya tekanan atau intervensi dari pihak manapun.
Ia mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta pimpinan perguruan tinggi untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait protokol keamanan kampus.
“Biarkan insan akademis mengembangkan ilmu pengetahuan dan tradisi intelektualnya tanpa perasaan takut dan terkekang. Transparansi dalam pengelolaan lingkungan kampus sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan kewenangan,” jelasnya.
Menurut Bonnie, perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dalam menjaga independensi kampus sekaligus keamanan civitas akademika. Ia meminta Kemendiktisaintek untuk memberikan perhatian serius terhadap isu ini.
“Ke depan, perlu ada standar operasional prosedur (SOP) yang jelas, yang menjadi pedoman semua pihak dalam menjaga independensi kampus sekaligus keamanan civitas akademika,” tuturnya.
Kisah kedatangan tamu tak diundang ini bermula dari pengalaman Abdul (nama samaran), seorang mahasiswa UIN Walisongo Semarang. Ia menyoroti kehadiran seorang pria tak dikenal, yang belakangan diketahui sebagai anggota TNI, dalam diskusi mahasiswa yang bertajuk ‘Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer bagi Kebebasan Akademik’ pada Senin (14/4).
Saat sesi perkenalan, pria tersebut menolak menyebutkan identitasnya secara lengkap, hanya memperkenalkan diri dengan nama ‘Ukem’, yang menimbulkan kecurigaan di antara para peserta diskusi.
“Kami sangat curiga, memang dari wajahnya secara umur itu jauh di atas. Beberapa kawan mendesak beliau memperkenalkan dirinya, tapi tidak mau. Hanya memperkenalkan dengan nama ‘Ukem’,” kata Abdul saat dihubungi awak media, seperti dilansir detikJateng pada Selasa (15/4).
Setelah sekitar lima menit berada di lokasi diskusi, pria misterius itu pergi. Tak lama berselang, petugas keamanan kampus datang dan mengarahkan beberapa mahasiswa untuk menemui seseorang.
Saat itu, perwakilan mahasiswa yang mengikuti satpam justru dimintai identitas, daftar peserta diskusi, dan tema acara oleh anggota TNI tersebut, menimbulkan kewaspadaan di kalangan mahasiswa.
Menanggapi isu ini, TNI AD melalui Kadispenad Brigjen Wahyu Yudhayana membantah adanya pemanggilan mahasiswa saat diskusi berlangsung. “Ada beberapa media yang menampilkan bahwa ada mahasiswa yang dipanggil oleh personel TNI tersebut, tidak ada. Jadi tidak ada mahasiswa yang dipanggil oleh personel TNI tersebut,” jelas Brigjen Wahyu kepada wartawan di Mabesad, Jakarta Pusat, Rabu (16/4/2025), memberikan klarifikasi resmi dari pihak TNI.
Brigjen Wahyu membenarkan bahwa ada seorang anggota TNI, yang merupakan Babinsa Koramil Ngaliyan, Kelurahan Tambakaji (wilayah tempat kampus berada), berada di dekat kampus UIN Walisongo saat diskusi. Namun, ia menegaskan bahwa keberadaan anggota tersebut tidak di dalam area diskusi dan tidak ada tindakan intimidasi atau upaya penghentian diskusi.
“Keberadaannya juga tidak di dalam area atau lokasi yang digunakan untuk melaksanakan diskusi. Tempatnya ada di luar. Itu bisa kita pastikan. Dan juga tidak ada langkah tindakan yang diambil oleh yang bersangkutan untuk menghentikan diskusi atau mungkin memberikan suatu hal bersifat intimidasi, tidak ada,” kata Wahyu.
Klarifikasi dari TNI AD ini tentu memberikan perspektif yang berbeda. Namun, pertanyaan mengenai alasan dan tujuan kedatangan anggota Babinsa ke lingkungan kampus saat adanya diskusi yang bertema sensitif tetap menjadi sorotan.
Peristiwa ini memantik diskusi lebih lanjut mengenai batasan dan etika interaksi antara aparat keamanan dengan lingkungan akademik, serta pentingnya menjaga iklim kebebasan berpikir dan berekspresi di kampus sebagai pilar penting dalam kehidupan demokrasi.***
