NARASITODAY.COM – Di tengah denyut kehidupan Kota Bogor yang terus bergerak, satu titik perlintasan kerap menjadi mimpi buruk bagi para pengendara Jalur Perlintasan Langsung (JPL) Kebon Pedes.
Di lokasi inilah antrean kendaraan mengular setiap pagi dan sore, bersaing dengan deru kereta Commuter Line yang melintas nyaris setiap 3–4 menit. Tapi harapan baru akhirnya datang, walau dengan dinamika kewenangan yang bergeser.
Proyek pembangunan underpass yang digadang-gadang menjadi solusi kemacetan dan ancaman keselamatan itu kini resmi berada di bawah kendali Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pemerintah Kota Bogor, meski tak lagi menjadi pengelola utama, tetap memastikan akan mengawal penuh prosesnya hingga benar-benar terealisasi.
Keputusan pengalihan tanggung jawab itu muncul dari forum Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Provinsi Jabar, dan langsung ditindaklanjuti oleh jajaran Pemkot Bogor.
“Salah satu yang kami usulkan saat itu adalah pembebasan lahan untuk underpass Kebon Pedes. Hasilnya, rencana itu akan menjadi belanja langsung Dinas BMPR Jabar karena wilayah ini masuk ruas jalan provinsi,” ungkap Rudy Mashudi, Kepala Bapperida Kota Bogor, kepada wartawan, Senin (5/5/2025).
Bagi Rudy dan jajarannya, perjuangan belum selesai. Meski tanggung jawab sudah berpindah, keterlibatan Kota Bogor tetap menjadi kunci agar proyek ini masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2026.
Dari Kertas ke Aksi: Strategi Pemkot dalam Mengawal Proyek
Langkah konkret pun telah disiapkan. Dinas PUPR Kota Bogor akan segera melakukan pendekatan formal kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, sebagai bentuk keseriusan dalam mengawal anggaran.
“PUPR akan bersilaturahmi dan mengirimkan surat resmi ke Gubernur. Kami juga akan menyerahkan Detail Engineering Design (DED) yang sudah kami buat ke Dinas BMPR agar direview dan ditindaklanjuti,” ujar Rudy.
Lebih dari sekadar infrastruktur, bagi Rudy, proyek ini menyangkut aspek yang sangat esensial—keselamatan dan kualitas hidup warga. Di mata perencana pembangunan ini, Kebon Pedes bukan hanya simpul kemacetan, tetapi juga zona bahaya yang harus segera ditangani.
“Di jam sibuk, titik tersebut menjadi langganan macet panjang. Kami juga mempertimbangkan keselamatan warga karena di JPL itu sering kali terjadi kecelakaan akibat arus lalu lintas yang padat dan perilaku pengendara yang tidak disiplin,” jelasnya.
Politik dan Kepedulian Publik: Menyatukan Dukungan
Tak hanya mengandalkan jalur eksekutif, Pemkot Bogor juga berupaya menjalin komunikasi intensif dengan DPRD Jawa Barat. Tujuannya satu: memastikan proyek ini tak kandas di meja perencanaan.
“Ini bukan sekadar soal pembangunan fisik. Underpass Kebon Pedes adalah kebutuhan mendesak warga yang setiap hari terjebak di titik ini. Kami akan terus kawal agar proyek ini benar-benar terealisasi,” tegas Rudy.
Warga Kebon Pedes dan para pengguna jalan lainnya tentu menanti hasil nyata dari rencana besar ini. Sebab, di balik beton dan baja yang kelak dibangun, tersimpan harapan akan perjalanan yang lebih aman, cepat, dan manusiawi di tengah lalu lintas perkotaan yang kian padat.***
