NARASITODAY.COM – Badan Pusat Statistik (BPS) merilis angka yang memicu kegelisahan di berbagai kalangan: pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama 2025 hanya mencapai 4,87%. Angka ini turun dibandingkan kuartal sebelumnya (5,02%) dan bahkan lebih rendah dari kuartal pertama tahun lalu yang masih mencatat 5,11%.
Ironisnya, momen Ramadan dan Lebaran yang selama ini dikenal sebagai pendorong utama konsumsi dan aktivitas ekonomi jatuh pada kuartal ini. Namun, pertumbuhannya tetap gagal menembus angka psikologis 5%. Ini bukan hanya soal angka, tapi tanda-tanda nyata bahwa mesin ekonomi nasional mulai kehilangan tenaganya.
Menurut Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, perlambatan ini tak lepas dari kontraksi konsumsi pemerintah. Ia menegaskan, pemerintah telah mengidentifikasi persoalan dan akan segera mengambil tindakan korektif.
“Yang penting kita sudah tahu masalah, dan presiden sudah address bahwa kita akan perbaiki ini. Karena itu, percepatan belanja negara menjadi kunci,” ujar Luhut dalam unggahan videonya di Instagram @luhut.pandjaitan, Rabu (7/5/2025).
Namun, konsumsi pemerintah bukan satu-satunya masalah. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB Indonesia tepatnya 54,53% juga menunjukkan pelemahan. Sepanjang kuartal I-2025, konsumsi ini hanya tumbuh 4,89%, masih belum kembali ke level 5% seperti sebelum 2023.
Ekonom dan anggota DEN, Prof. Arief Anshory Yusuf, menggarisbawahi bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan sejak awal tahun justru memperparah situasi ketika daya beli masyarakat sedang tertekan.
“Dulu DEN sudah mengingatkan risiko turunnya government consumption akibat the so-called efisiensi ini,” kata Arief kepada CNBC Indonesia.
“Ini saya kira harus jadi perhatian karena tidak semua elemen di pemerintah percaya daya beli konsumen melemah,” tambahnya. “Padahal fakta-fakta sudah disodorkan oleh DEN, dari mulai penurunan upah riil hingga kenaikan belanja konsumsi defensif.”
Dalam struktur PDB kuartal I-2025, konsumsi pemerintah tercatat mengalami kontraksi sebesar -1,38%, satu-satunya komponen yang menyusut. Di sisi lain, ekspor dan investasi memang masih tumbuh, tetapi tidak cukup untuk menahan laju perlambatan.
Lembaga riset ekonomi INDEF pun mengeluarkan peringatan. Dalam catatan resminya, mereka menyebut pelemahan ini bukan sekadar dampak global, tapi juga kegagalan domestik dalam melakukan transformasi struktural.
“Pemerintah terlihat tidak cukup agresif dalam merespons tren perlambatan ekonomi global ini dengan strategi diversifikasi dan peningkatan daya saing manufaktur berbasis teknologi tinggi,” tulis INDEF.
Mereka mencatat sejumlah risiko besar: ketergantungan terhadap komoditas mentah, volatilitas harga nikel dan CPO, stagnasi investasi, serta kebijakan efisiensi anggaran yang dianggap “kebablasan”. Bahkan, penyaluran kredit pun mulai menurun pada Maret 2025, hanya tumbuh 8,7% dibanding 9,7% pada Februari, meski Ramadan dan Lebaran jatuh di bulan itu.
“Situasi diperparah dengan kebijakan efisiensi anggaran yang ‘kebablasan’ sehingga semakin menyusutkan perputaran likuiditas di sektor riil,” jelasnya.
Direktur Eksekutif CSIS, Yose Rizal Damuri, memberikan catatan kritis dalam forum Innovation Summit Southeast Asia 2025.
“Jadi kelihatannya ke depan masih agak lebih mengkhawatirkan lagi,” ucap Yose. “Kalau dulu kita pernah disebut sebagai komodo dragon ekonomi karena resilience-nya, sekarang sepertinya tidak sekuat itu.”
Yose juga mengingatkan bahwa tekanan global seperti tarif ekspor tinggi dari Presiden AS Donald Trump yang bisa menyentuh 32% untuk produk Indonesia berpotensi menekan sektor ekspor yang berkontribusi 22,3% terhadap PDB. Ia menilai pemerintah belum cukup siap dengan strategi penguatan potensi domestik.
“Permasalahannya di dalam ekonomi kita internal sendiri itu tidak terlalu kelihatan menjanjikan,” ujarnya.
Kini, pemerintah berada di persimpangan. Pilihan harus dibuat: apakah akan terus melanjutkan efisiensi fiskal meski mengorbankan likuiditas ekonomi, atau mulai memutar kembali mesin konsumsi dengan stimulus nyata?
Satu hal yang pasti, kuartal I-2025 menjadi alarm keras bahwa pertumbuhan tak bisa lagi dianggap otomatis terjadi. Ia perlu ditopang oleh belanja yang bijak, kebijakan yang inklusif, dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman ekonomi yang sudah usang.***
