
NARASITODAY.COM, PAPUA – Pemerintah pusat menegaskan komitmennya dalam membangun Papua melalui pertemuan langsung dengan berbagai elemen masyarakat di Nabire, Papua Tengah, Selasa (12/8/2025).
Pertemuan tersebut melibatkan kepala suku, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta perwakilan organisasi masyarakat, sebagai bagian dari upaya memperkuat sinergi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Papua.
Kegiatan bertema “Papua Bersatu, Indonesia Maju: Menuju Generasi Sehat, Ekonomi Mandiri, dan Kampung Terpadu” ini dipusatkan di Nabire dan diikuti secara daring oleh perwakilan dari lima provinsi lain di Papua: Papua, Papua Pegunungan, Papua Selatan, Papua Barat Daya, dan Papua Barat.
Sejumlah pejabat hadir dalam acara tersebut, antara lain Kepala BIN Jenderal TNI M Herindra, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, Menteri Desa PDTT Yandri Susanto, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa.
Kepala BGN Dadan Hindayana menyampaikan bahwa Papua menjadi salah satu wilayah dengan realisasi tercepat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), mencapai 25 persen dari target nasional.
“Secara keseluruhan, di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi. Di Provinsi Papua ada 38 SPPG. Di Papua Barat sudah ada 27, kemudian di Papua Selatan ada 3, di Papua Tengah ada 14, kemudian Papua Pegunungan ada 4, dan Papua Barat Daya ada 15,” jelasnya.
Dadan juga mendorong penggunaan bahan baku lokal dalam pelaksanaan MBG agar ekonomi masyarakat sekitar ikut berkembang.
“Jadi kami berharap bahwa nanti banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal, kemudian dimasak oleh mama-mama atau masyarakat lokal, dan kemudian nanti diberikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD sampai anak SMK,” tambahnya.
Di sektor ekonomi desa, Papua Tengah mencatat pencapaian sebagai provinsi pertama di Papua yang membentuk Koperasi Desa Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan. Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengapresiasi langkah tersebut.
“Saya berharap koperasi di Papua ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain, bahwa kemandirian ekonomi dapat dibangun dari desa, dari masyarakat, dengan semangat persatuan dan kebersamaan,” ujarnya.
Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menekankan pentingnya pembangunan desa sebagai fondasi pemerataan ekonomi. Ia menyebut dana desa di Papua mencapai hampir Rp6,5 triliun per tahun, dengan Papua Tengah menerima Rp1,089 triliun pada tahun ini, naik Rp50 miliar dari tahun sebelumnya.
“Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Membangun kampung di Papua sejatinya kita membangun Indonesia,” tegasnya.
Yandri juga menjelaskan bahwa program TEKAD (Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu) dan Koperasi Desa Merah Putih merupakan strategi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat di tingkat desa.
“Kalau makan siang bergizi berhasil, koperasi desa berhasil, itu yang menikmati kampung-kampung, desa-desa. Karena semua putaran uang ada di desa,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga kekompakan dan gotong royong demi keberhasilan pembangunan.
“Kami tidak pernah akan lelah, tidak pernah akan berhenti untuk memperhatikan Tanah Papua. Tanah Papua adalah kebanggaan kita semua. Mari kita rawat Tanah Papua ini, mari kita isi dengan sesuatu hal yang positif, membangun dari kampung,” tuturnya.
Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa memaparkan percepatan pelaksanaan MBG, termasuk pembentukan Kelompok Kerja, penambahan titik dapur sehat di delapan kabupaten, penyediaan anggaran daerah, dan pemetaan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan.
“Kita ketahui bahwa pelaksanaan MBG memberikan dampak multi efek kepada semua elemen. Mulai dari penyediaan bahan makanan yang memberi dampak ekonomi bagi petani dan peternak, hingga peningkatan gizi anak, ibu menyusui, ibu hamil, dan anak stunting,” ujarnya.
Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga menjalankan program pemberian Makanan Tambahan dan BLT untuk balita, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan TEKAD di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.
Kepala Suku Nabire, Melkisedek Rumawi, menyampaikan dukungannya terhadap program MBG dan menilai kehadiran Badan Gizi Nasional membawa manfaat besar bagi masyarakat adat.
“Kehadiran Badan Gizi Nasional ini sangat baik khususnya bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda untuk Indonesia. Dari segi gizi agar mereka bisa lebih sehat dan menikmati pendidikan agar bisa memimpin di negara kita ini, Indonesia yang kita cintai bersama,” ujarnya.***
Editor : Alysa
Sumber : detik.com













