NARASITODAY.COM – Pidato kenegaraan pertama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Gedung DPR RI pada Jumat (15/8/2025) menarik perhatian sejumlah media internasional. Di antaranya adalah kantor berita Prancis AFP, Channel News Asia (CNA) dari Singapura, dan Reuters.
Dalam laporannya berjudul Indonesia’s President Touts Economy, Social Welfare Drive, AFP menyoroti fokus Prabowo pada kondisi ekonomi nasional, tingkat pengangguran yang rendah, serta program kesejahteraan sosial yang ambisius.
“Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, menekankan ekonomi yang tak terduga, tingkat pengangguran yang rendah, dan serangkaian inisiatif kesejahteraan sosial yang ambisius saat menyampaikan pidato kenegaraan pertamanya di parlemen pada hari Jumat,” tulis AFP.
Media tersebut juga mencatat bahwa Prabowo, yang disebut sebagai pemimpin populis berusia 73 tahun, berkomitmen mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis negara untuk menjadikan Indonesia sebagai kekuatan global.
“Pemimpin populis berusia 73 tahun ini telah menjanjikan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan didorong oleh negara untuk mengubah negara terbesar di Asia Tenggara ini menjadi kekuatan global yang besar,” tambah AFP.
Namun, AFP juga menggarisbawahi tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah, terutama terkait program makanan gratis di sekolah yang bertujuan menurunkan angka stunting. Program tersebut dinilai membebani anggaran negara dan memicu kekhawatiran investor serta protes dari kalangan mahasiswa.
“Dalam pidatonya, Prabowo membela kebijakan sosialnya dan menyoroti hasil ekonomi kuartal kedua (Q2) yang positif setelah pemerintahnya menetapkan target ambisius pertumbuhan delapan persen,” tulis AFP.
Sementara itu, Channel News Asia lebih menyoroti komitmen Prabowo dalam memberantas praktik ekonomi yang tidak sehat dan korupsi. Dalam artikel berjudul Prabowo vows crackdown on ‘greednomics’, corruption in first State of the Nation address, CNA mengutip pernyataan Prabowo yang menolak praktik monopoli dan manipulasi pasar.
“Berbicara di kompleks parlemen di Jakarta, Prabowo mengatakan pemerintahnya tidak akan menoleransi perusahaan yang melakukan monopoli, terlibat dalam pengaturan harga, menimbun barang bersubsidi untuk dijual kembali demi keuntungan, atau sengaja menciptakan kelangkaan untuk memanipulasi harga pasar,” tulis CNA.
Prabowo menyebut bahwa pendirian lebih dari 80.000 koperasi desa bertujuan untuk mengatasi praktik tersebut dan memastikan distribusi barang bersubsidi langsung ke petani.
“Mengekang praktik-praktik serakahnomics ini adalah salah satu alasan mengapa Prabowo mengatakan ia telah mendirikan lebih dari 80.000 koperasi desa di seluruh Indonesia, untuk memastikan barang-barang bersubsidi tidak dikuasai oleh tengkulak, melainkan langsung menguntungkan petani,” tulis CNA.
“Koperasi-koperasi tersebut, tambahnya, juga akan memastikan bahwa petani menerima harga terbaik untuk hasil panen mereka.”
Reuters dalam laporannya menyoroti komitmen pemerintah dalam menindak eksploitasi sumber daya alam secara ilegal. Dalam artikel Indonesia to crack down on illegal exploitation of resources, president says, disebutkan bahwa Prabowo mengungkap temuan perkebunan kelapa sawit ilegal seluas 3,7 juta hektar.
“Prabowo menambahkan bahwa total 5 juta hektar perkebunan kelapa sawit telah diawasi karena beroperasi di kawasan hutan lindung, tidak melaporkan luas lahan sebenarnya, atau tidak memenuhi panggilan auditor,” tulis Reuters.
Pidato tersebut disampaikan menjelang peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia, saat negara ini masih menjadi produsen dan eksportir minyak sawit terbesar di dunia.
Dalam artikel lain berjudul Indonesia proposes budget with shrinking deficit, pledges balanced budget by 2028, Reuters juga melaporkan usulan anggaran tahun 2026 sebesar Rp3.786,5 triliun, naik 7,3% dari outlook 2025. Prabowo menyampaikan bahwa defisit diproyeksikan sebesar 2,48% dari PDB, dengan target penyeimbangan anggaran dalam tiga tahun ke depan.
“Anggaran 2026 dirancang untuk memastikan negara Asia Tenggara ini kuat, mandiri, dan sejahtera,” ujar Prabowo dalam pidato pertamanya tentang kebijakan fiskal di parlemen.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
