NARASITODAY.COM – Dalam upaya mewujudkan pelayanan unggul di bidang kesehatan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, melalui Pelatihan Kepemimpinan Angkatan 1, telah memprakarsai kajian mengenai budaya kerja baru di Rumah Sakit Paru Dr. M.
Goenawan Partowidigdo, Cisarua, Kabupaten Bogor. Kajian ini merupakan bagian dari upaya transformasi pelayanan kesehatan yang semakin dibutuhkan dalam era persaingan yang kian kompetitif.
Para peserta pelatihan yang terdiri dari Ani Anisah, Dadi Supriyadi, Dwita Maulida, Eliya Hayati, Ika Kartika, Muhammad Arafah, Muhammad Arsyad, Tirta Pratama, dan Yuliana Setyana Ningsih, mengajukan gagasan bahwa pelayanan unggul tidak lagi menjadi pilihan, melainkan keharusan.
Oleh karena itu, Kemenkes perlu mengadopsi pendekatan yang lebih responsif dan inovatif.
Sejak tahun 2021, Kemenkes telah menjalankan program transformasi kesehatan yang mencakup enam pilar utama.
Dalam rangka memperkuat program tersebut, Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin meluncurkan gerakan perubahan budaya kerja baru di awal tahun 2024.
Inisiatif ini dimaksudkan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan transformasi kesehatan yang berkelanjutan melalui perubahan budaya kerja di seluruh jajaran Kemenkes.
“Mencari dan menerapkan cara kerja yang lebih efektif, mendorong inovasi, serta membuka pola pikir baru harus menjadi agenda besar Kemenkes. Semua itu hanya bisa dilakukan dengan budaya kerja yang baru dan semangat yang baru,” tegas Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.
Tirta Pratama, ketua kelompok kajian, menjelaskan bahwa perubahan budaya kerja Kemenkes didasarkan pada visi core values Ber-AKHLAK yang diusung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Nilai-nilai tersebut meliputi berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini diimplementasikan dalam tiga tema perubahan budaya kerja, yakni eksekusi efektif (effective execution), cara kerja baru (new ways of working), dan pelayanan unggul (service excellence).
“Eksekusi efektif diperlukan agar seluruh pegawai Kemenkes mampu melaksanakan enam pilar transformasi kesehatan nasional sesuai dengan target indikator kinerja,” ungkap Tirta.
Ia juga menambahkan bahwa eksekusi efektif dapat dicapai melalui beberapa langkah, seperti mandatory knowledge sharing, penggunaan Kemenkes 6 Step Execution Model, dan pengembangan kompetensi wajib.
Semua ini bertujuan untuk memastikan pegawai mampu bekerja secara cerdas, efektif, dan efisien, serta mengedepankan integritas dan kemampuan adaptasi yang tinggi.
Lebih lanjut, Tirta menjelaskan bahwa perubahan budaya kerja juga mencakup cara kerja baru yang mendorong inovasi dan kolaborasi.
Kemenkes harus menjadi organisasi pembelajar di mana setiap pegawai menjadi individu pembelajar yang mampu berkolaborasi dengan mitra internal dan eksternal, serta berorientasi pada solusi dan perbaikan berkelanjutan.
Dalam hal pelayanan unggul, pegawai Kemenkes diharapkan menempatkan kepentingan pelayanan masyarakat sebagai prioritas utama.
Ini mencakup komitmen terhadap pelayanan unggul baik secara individu maupun unit kerja, serta proaktif dalam memberikan solusi dan layanan terbaik.
Pelayanan unggul, seperti yang dipaparkan oleh Tirta, tidak hanya sebatas aspek klinis, tetapi juga mencakup aspek non-klinis seperti kenyamanan, keamanan, dan aksesibilitas.
Dalam konteks rumah sakit, standarisasi pelayanan dan fasilitas diharapkan dapat mempercepat proses pelayanan mulai dari registrasi hingga pengambilan obat, sehingga meningkatkan mutu layanan secara keseluruhan.
Dengan perubahan budaya kerja ini, Kemenkes berharap dapat menciptakan layanan kesehatan yang lebih responsif, inovatif, dan berpusat pada pasien, sesuai dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.***
