NARASITODAY.COM, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan, roda ekonomi Indonesia nggak bakal ngebut kalau cuma digerakkan pemerintah pusat doang.
Pemerintah daerah (Pemda) juga wajib “gaspol” bareng demi ngejar pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional.
“Kalau pusat saja yang bekerja tanpa didorong oleh mesin daerah yang juga bekerja full, hasilnya nggak akan maksimal,” tegas Tito saat peluncuran Master Plan Produktivitas Nasional 2025-2029 di kantor Bappenas, Selasa (7/10/2025).
Tito bilang, dokumen Master Plan yang baru diluncurkan itu bakal jadi panduan penting buat semua kementerian, lembaga, dan Pemda dalam ningkatin produktivitas.
Ia juga kasih apresiasi buat Bappenas yang udah nyusun “cetak biru” pembangunan nasional ini.
“Semua K/L, termasuk pemerintah daerah, akan ikut arah dokumen ini,” ujarnya.
Kemendagri sendiri, lanjut Tito, udah lama mendorong daerah biar lebih efisien dan tepat sasaran dalam pakai anggaran.
Ia nyontohin Kabupaten Lahat yang sukses ngirit anggaran dan malah dialihin buat bangun irigasi pertanian lebih berdampak langsung buat warga.
“Efisiensi belanja wajib dilakukan supaya nggak ada pemborosan,” tegasnya.
Bicara ekonomi, Tito juga nyorot soal pengendalian inflasi daerah. Selama hampir tiga tahun, Kemendagri rutin gelar rapat mingguan bareng seluruh Pemda buat pantau harga dan cari solusi biar inflasi tetap stabil.
Target pemerintah: inflasi di angka 2,5% ±1%. Berdasarkan data BPS per 1 Oktober 2025, inflasi nasional dari September ke September tercatat di 2,65%. Aman banget!
Nggak cuma urusan inflasi, Tito juga dorong Pemda buat kreatif dalam nyari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Tapi ia wanti-wanti, jangan sampai memberatkan masyarakat kecil.
Salah satu caranya? Digitalisasi pajak dan retribusi. Dengan sistem digital, semua penerimaan bisa dipantau dan masuk langsung ke kas daerah tanpa bocor-bocor.
“Digitalisasi ini juga jadi fondasi buat e-government nasional,” katanya.
Tito juga ingetin Pemda buat manfaatin Program Strategis Nasional (PSN) yang lagi berjalan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, PSN bisa jadi booster pembangunan ekonomi lokal kalau dijalankan dengan baik.
Selain itu, sektor swasta juga jangan dilupain.
Ia nyebut Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai contoh nyata inovasi daerah yang bikin perizinan jadi supercepat dan transparan.
“Sekarang cukup datang ke MPP, semua urusan izin bisa beres tanpa keliling kantor lagi,” ujarnya.
Tito juga sempat bahas UMKM sektor yang menurutnya jadi penyelamat ekonomi lokal waktu pandemi. Contohnya DIY (Yogyakarta) yang tetap kuat berkat UMKM-nya.
Ia pun dorong daerah buat fokus ke hilirisasi pertanian, perkebunan, dan perikanan biar Indonesia nggak cuma ekspor bahan mentah terus.
“Contohnya Kepulauan Riau yang bisa ekspor produk pangan ke Singapura. Ini bukti kalau daerah bisa berinovasi dan buka lapangan kerja,” katanya.
Biar semangat daerah makin tinggi, Mendagri berencana bikin Productivity Award buat Pemda yang berhasil dorong produktivitas di wilayahnya. Hadiahnya? Bukan cuma piagam, tapi juga insentif keuangan. Mantap nggak tuh?
“Kalau ada penghargaan dan insentif, pasti daerah makin termotivasi,” tukasnya.***
Wartawan : Andreas
