NARASITODAY.COM, WAMENA- Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Pegunungan untuk fokus menjalankan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) atau quick win yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat di Tanah Papua.
“Kemudian semua program quick win dari Bapak Presiden ini akan kita awasi ketat. Kalau sampai gubernur ataupun bupati tidak serius mengurus program Bapak Presiden selama lima tahun ini, maka akan menjadi bahan evaluasi untuk Pak Presiden,” ujar Ribka saat memimpin Rapat Koordinasi Program Quick Win di Baliem Pilamo Hotel, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan, Senin (20/10/2025).
Ribka menegaskan pentingnya dukungan Pemprov Papua Pegunungan terhadap seluruh program pemerintah pusat.
Ia menyoroti masalah swasembada pangan yang masih menjadi tantangan di wilayah tersebut, serta meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengambil langkah konkret dalam mengatasinya.
“Lebih baik buka kebun, buka pertanian, sawah, atau apa. Ini harus dimulai, tidak bisa tidak,” tegasnya.
Ia juga mendorong Pemprov Papua Pegunungan menyusun master plan jangka panjang yang komprehensif dalam bidang pertanian.
Menurutnya, ketersediaan lahan pertanian harus menjadi perhatian serius karena persoalan pangan kerap memicu kesenjangan harga di wilayah pegunungan.
Ribka menambahkan, Papua Pegunungan memiliki kekayaan alam yang melimpah dan perlu dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung program swasembada pangan nasional.
“Beliau (Presiden) sudah memerintahkan Menteri Pertanian bahwa kita harus swasembada pangan. Dan itu berjalan, hari ini tepat satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo,” jelasnya.
Selain sektor pangan, Ribka juga meminta pemerintah daerah menghidupkan kembali Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih. Menurutnya, keberadaan koperasi di tingkat desa akan memperkuat perputaran ekonomi masyarakat dan menekan angka kemiskinan.
“Pak Presiden mau, dan ini wajib. Pemerintah daerah harus memastikan koperasi desa berdiri dan berfungsi,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Ribka turut mengapresiasi kinerja Pemprov Papua Pegunungan yang telah mencapai realisasi pendapatan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar 73,15 persen per 10 Oktober 2025, dengan realisasi belanja mencapai 53,83 persen.
“Ini apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk Pak Gubernur Papua Pegunungan karena realisasi belanja sudah sesuai standar nasional, yakni di atas 53 persen,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Papua Pegunungan John Tabo, Ketua Majelis Rakyat Papua Pegunungan Agus Nikilik Hubi, Ketua DPR Papua Pegunungan Yos Elopere, jajaran kepala daerah se-Papua Pegunungan, serta sejumlah pejabat terkait lainnya.***
Editor : Andreas
