NARASITODAY.COM, BOGOR – Bupati Bogor Rudy Susmanto merespons maraknya kasus senioritas dan pelecehan yang mencuat di sejumlah pondok pesantren di berbagai daerah. Dia menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pembinaan terhadap lembaga pendidikan keagamaan, khususnya yang belum berizin, guna menjamin keamanan dan kenyamanan santri.
Rudy mengakui bahwa pondok pesantren memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda.
“Tujuan pesantren mulia, yakni membina generasi muda untuk meneruskan perjuangan membangun bangsa. Namun, seperti program lainnya, tidak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangan,” ujar Rudy, Senin (27/10/2025).
Kendati demikian, Rudy menekankan bahwa kekurangan dalam sistem pendidikan di pesantren tidak boleh dibiarkan. Pembenahan mesti dilakukan secara kolektif melibatkan pemerintah, pengelola pesantren, dan masyarakat.
“Kekurangan itu menjadi kewajiban kita bersama untuk menyempurnakannya. Masyarakat harus merasa nyaman dan aman saat menitipkan anak-anak mereka menimba ilmu,” tegasnya.
Merespons kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor berencana mengintensifkan pembinaan terhadap pondok pesantren yang telah beroperasi namun belum mengantongi izin resmi.
Rudy menilai, meskipun niat pendirian pesantren tanpa izin umumnya baik, pengawasan tetap diperlukan untuk memastikan standar pendidikan dan keamanan terpenuhi.
“Beberapa pesantren yang belum berizin tentunya punya niat baik. Karena itu, pemerintah akan lebih proaktif mendatangi dan memandu mereka,” jelas Rudy.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalkan potensi terjadinya pelanggaran atau kekerasan di lingkungan pesantren.
Pembinaan yang dimaksud mencakup pendampingan dalam penyusunan kurikulum, pelatihan pengelola dan pengasuh, serta pengawasan berkala terhadap kondisi santri. Pemerintah juga akan memfasilitasi proses perizinan agar pesantren dapat beroperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, Pemkab Bogor telah menyiapkan sejumlah program dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Salah satu fokus utama adalah meningkatkan rata-rata lama sekolah di wilayah Kabupaten Bogor yang saat ini masih perlu didorong.
“Ada beberapa program yang kita mulai di postur APBD tahun anggaran 2026. Salah satunya di pendidikan formal, kami menyediakan program kejar paket A dan paket B,” ungkap Rudy.
Program ini, kata Rudy ditujukan untuk menjangkau masyarakat yang putus sekolah atau belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.
Dengan langkah-langkah tersebut, Pemkab Bogor berharap dapat menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih aman, inklusif, dan berkualitas.
“Prlindungan terhadap peserta didik, baik di lembaga formal maupun nonformal, menjadi prioritas utama pemerintah daerah,” tuntasnya.***
Editor : Alysa
Wartawan : Rifki Ramadhan
Sumber : Bogortoday.com
