NARASITODAY.COM, BOGOR – Debu tambang, deru truk, dan suara keluhan warga Parung Panjang, Cigudeg, serta Rumpin sudah seperti lagu lama yang terus diputar tanpa henti.
Puluhan tahun berlalu, namun masalah pertambangan di wilayah barat Kabupaten Bogor itu tak kunjung menemukan titik terang.
Kini, di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM), nyala perubahan seakan mulai muncul dari tengah abu yang menumpuk.
Dalam rapat paripurna bersama DPRD Provinsi Jawa Barat pada Jumat (31/10), KDM berbicara lantang tanpa tedeng aling-aling.
Ia mengakui adanya pungutan liar yang selama ini dilakukan terhadap perusahaan tambang di tiga wilayah tersebut.
Ironisnya, uang hasil pungutan itu tak mengalir ke kas daerah, melainkan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
“Adanya pungutan-pungutan yang tidak didasarkan pada aspek hukum yang memadai dan itu jelas ada,” kata KDM lantang di hadapan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Sebagaimana di lansir dari JawaPos.com.
Pernyataan itu menjadi tamparan keras bagi banyak pihak. Sebab, selama bertahun-tahun, pemerintah daerah dinilai abai, membiarkan pelanggaran demi pelanggaran terjadi tanpa sanksi berarti.
Sementara masyarakat terus menanggung dampak jalan rusak, udara kotor, hingga meningkatnya kasus penyakit ISPA akibat debu tambang.
Tak hanya soal pungli, KDM juga menyoroti kerusakan lingkungan, lemahnya perlindungan tenaga kerja, serta truk-truk tambang yang kerap melanggar aturan dan merenggut nyawa warga di jalanan sempit Parung Panjang.
“Persoalan Parung Panjang adalah persoalan panjang, sudah berpuluh-puluh tahun. Sebuah areal yang mengalami kehancuran luar biasa, jumlah orang yang meninggal lebih dari 100 orang, kecelakaan hampir tiap hari, masyarakatnya kena ISPA,” papar KDM dengan nada tegas.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat kini menahan diri untuk tidak gegabah. Menurut KDM, sebelum ada keputusan terkait nasib pertambangan, audit menyeluruh tengah dilakukan dengan melibatkan akademisi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan Institut Pertanian Bogor (IPB).
Audit tersebut akan menjadi dasar ilmiah bagi Pemprov Jabar untuk memutuskan langkah selanjutnya: apakah tambang akan ditutup permanen, direformasi, atau dikelola dengan sistem baru yang lebih manusiawi dan berkelanjutan.
Menariknya, setelah keputusan penutupan sementara tambang diumumkan, sejumlah anggota DPRD tiba-tiba menjadi vokal.
Mereka bersuara lantang seolah membela kepentingan masyarakat.
Namun KDM menilai, sikap itu kontras dengan diamnya mereka selama bertahun-tahun ketika warga harus hidup berdampingan dengan bahaya setiap hari.
“Mereka sekarang bicara atas nama rakyat. Tapi dulu ke mana, ketika rakyat menjerit karena truk tambang menabrak anak-anak mereka? Ketika jalan rusak, ketika debu masuk ke paru-paru warga?” kata salah satu aktivis Cigudeg yang enggan disebutkan namanya. beberapa waktu lalu.***
Wartawan : Andreas
