NARASITODAY.COM, JAKARTA – Indonesia menegaskan kehadirannya di panggung dunia dengan komitmen tegas memimpin upaya mitigasi perubahan iklim dan mempercepat transisi menuju target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Komitmen ini dibawa ke Belém sebagai pesan kolaborasi yang adil dan inklusif.
Mewakili Presiden Prabowo Subianto, Utusan Khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyatakan kesiapan Indonesia untuk bertindak.
“Kami tetap berkomitmen untuk memperkuat komitmen iklim nasional dan siap bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mewujudkan aksi iklim yang nyata, inklusif, dan ambisius,” tegas Hashim dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (13/11/2025).
Pesan inti yang disampaikan Hashim adalah penegasan kembali komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, Indonesia tidak hanya berambisi mencapai NZE, tetapi juga menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen melalui strategi pembangunan berkelanjutan.
Dalam Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia menargetkan pengurangan emisi hingga 1,2 hingga 1,5 gigaton CO2e pada tahun 2035. Untuk mencapainya, pemerintah memprioritaskan peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23% pada tahun 2030 dan menjajaki pengembangan teknologi baru, termasuk energi nuklir, sebagai bagian dari kerangka transisi menuju energi hijau.
Komitmen ini kini memiliki landasan hukum yang kuat. “Baru-baru ini Presiden Prabowo menetapkan Peraturan Presiden Nomor 109 tentang Waste to Energy serta Peraturan Presiden Nomor 110 tentang Nilai Ekonomi Karbon. Kedua regulasi ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem dekarbonisasi nasional dan memperkuat pengendalian emisi gas rumah kaca,” tambah Hashim.
Transformasi ini tidak hanya bicara angka emisi, namun juga mengedepankan prinsip keadilan. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menekankan bahwa momentum COP30 adalah saatnya membuktikan bahwa pembangunan hijau tidak hanya mungkin, tetapi juga menguntungkan.
“Indonesia membangun kepemimpinan dari aksi nyata, bukan sekadar janji,” ujarnya.
Hanif menambahkan, keadilan iklim harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan transisi energi, memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses ini.
“Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memberi teladan, memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial untuk masa depan yang lebih baik,” ucapnya, menggambarkan visi transisi yang merangkul aspek sosial secara utuh.
Di lini depan implementasi, BUMN kelistrikan, PT PLN (Persero), berperan sebagai lokomotif utama. Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, menyatakan bahwa PLN siap merealisasikan visi tersebut melalui implementasi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 yang baru.
RUPTL terbaru ini, yang dirilis atas arahan Presiden dan Menteri ESDM, menargetkan penambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 69,5 gigawatt (GW) dalam sepuluh tahun ke depan. Darmawan menyoroti komposisi ambisius dari rencana tersebut: “Sekitar 76 persen di antaranya berbasis energi terbarukan dan storage.”
RUPTL ini menjadi peta jalan strategis untuk akselerasi energi bersih, yang tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan listrik yang andal, tetapi juga menciptakan lapangan kerja hijau (green jobs), memperluas akses listrik hingga ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), serta memperkuat ketahanan energi nasional.
“Dengan memprioritaskan energi terbarukan, PLN berkomitmen menjadikan sistem kelistrikan nasional lebih bersih, inklusif, dan berkelanjutan. Kami yakin, dengan sinergi bersama seluruh pemangku kepentingan, target-target transisi energi yang ambisius dapat diwujudkan secara nyata dan tepat waktu,” tutup Darmawan, menandai optimisme Indonesia dalam perjalanannya menuju masa depan hijau.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
