NARASITODAY.COM, BOGOR – Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas (ratas) bersama sejumlah menteri dan pimpinan lembaga tinggi negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (23/11/2025).
Pertemuan yang berlangsung sejak siang hingga malam hari ini secara spesifik membahas strategi nasional untuk memberantas aktivitas ilegal di sektor kehutanan dan pertambangan.
Berdasarkan unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet, Presiden Prabowo memimpin rapat di sebuah meja besar, didampingi oleh pejabat penting seperti Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, hingga Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Setidaknya terdapat empat poin strategis yang menjadi fokus pembahasan dalam ratas tersebut:
- Hasil kerja dan rencana tindak lanjut Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
- Penertiban kawasan pertambangan ilegal.
- Konsekuensi hukum atas pelanggaran serta aktivitas ilegal di kedua sektor tersebut.
- Penanganan sejumlah kawasan ilegal yang sebelumnya sulit dijangkau oleh aparat.
Dalam unggahan resmi tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memastikan kekayaan alam dikelola demi kepentingan rakyat.
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” tegasnya, mengutip amanat Pasal 33 UUD 1945.
Rapat terbatas ini sejalan dengan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat pengamanan Sumber Daya Alam (SDA) di lapangan, yang kini melibatkan pengerahan kekuatan militer.
Saat ini, setidaknya dua wilayah di Indonesia telah dijaga oleh TNI RI sebagai bagian dari Latihan TNI Terintegrasi 2025:
- Morowali, Sulawesi Tengah: Pemerintah menurunkan sebanyak $26.998$ Prajurit TNI untuk latihan terintegrasi, bertujuan memperkuat pengamanan SDA di wilayah tersebut yang kaya akan nikel.
- Bangka Belitung: Sebanyak $41.397$ prajurit TNI dari tiga matra juga dikerahkan dalam latihan yang sama, menunjukkan skala keseriusan pemerintah dalam menjaga aset-aset strategis negara.
Kehadiran sejumlah kepala lembaga penegak hukum (Kapolri, Jaksa Agung, Kepala PPATK) dan aparat keamanan (Panglima TNI) dalam ratas Hambalang ini menggarisbawahi pendekatan multidimensi yang akan diambil pemerintah, yakni kombinasi antara penegakan hukum yang keras dan pengerahan kekuatan militer di area-area krusial.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
