NARASITODAY.COM, JAKARTA — Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Misbakhun, memberikan tanggapan serius atas ancaman pembekuan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) yang dilontarkan oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Misbakhun meminta Menteri Keuangan untuk menimbang secara cermat dampak dari keputusan ekstrem tersebut.
“Kalau Menterinya manggil keputusan itu, tolong dipertimbangkan dengan baik untung dan ruginya,” ungkapnya usai Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025, di Gedung Graha Bhasvara Icchana, Kompleks Kantor Pusat Bank Indonesia, Jakarta, Jumat (28/11/2025).
Ancaman ini muncul di tengah sorotan publik yang tajam terhadap berbagai persoalan di Bea Cukai, mulai dari isu pelayanan hingga kepatuhan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya memberikan batas waktu satu tahun bagi DJBC untuk berbenah.
Misbakhun melihat batas waktu satu tahun yang diberikan oleh Menteri Keuangan sebagai kesempatan emas bagi seluruh jajaran DJBC untuk melakukan introspeksi dan perbaikan menyeluruh. Ia mendesak agar seluruh persoalan yang menjadi sorotan publik dapat diselesaikan sebaik mungkin dalam periode waktu tersebut.
“Nah, kesempatan satu tahun itu gunakan sebaik-baiknya oleh seluruh jajaran Bea dan Cukai, seluruh Indonesia untuk berintrospeksi diri bagaimana mereka bisa mengikuti arahan, mengikuti petunjuk, dan mengikuti semua keinginannya Menteri Keuangan yang mendapatkan arahan dari Bapak Presiden,” jelasnya.
Menurut Misbakhun, momen ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Bea Cukai untuk melakukan perubahan mendasar, tidak hanya dalam peningkatan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dalam peningkatan kualitas layanan terhadap publik.
“Manfaatkan waktu setahun ini sebaik mungkin, ikuti semua arahannya, sehingga apa yang menjadi kekhawatiran masyarakat, apa yang menjadi ancaman yang disampaikan oleh Menteri Keuangan itu tidak sampai terwujud. Ada introspeksi diri untuk memperbaiki diri,” paparnya.
Misbakhun juga menyuarakan keyakinannya terhadap potensi perbaikan yang ada di internal DJBC. Ia menekankan bahwa pegawai yang berintegritas harus menjadi motor penggerak untuk mengembalikan kepercayaan publik dan pimpinan.
“Saya yakin banyak pegawai bea cukai, jajaran di bea cukai yang orang-orang baik itu harus menjadi motor gerakan bagaimana bea cukai itu bisa dipercaya kembali oleh seluruh rakyat Indonesia, sehingga mendapatkan kepercayaan dari Menteri Keuangan, dan mendapatkan kepercayaan dari Bapak Presiden Prabowo,” tegas Misbakhun.
Tanggapan Ketua Komisi XI DPR ini menggarisbawahi bahwa perdebatan mengenai masa depan Bea Cukai bukan hanya isu internal kementerian, tetapi juga menjadi perhatian serius di legislatif, menuntut DJBC untuk segera menunjukkan hasil nyata dalam upaya reformasi.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
