NARASITODAY.COM, BANGKOK – Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul mengumumkan rencana pembubaran parlemen yang membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilihan umum lebih awal dari jadwal semula. Anutin menyatakan langkah tersebut diambil untuk mengembalikan mandat politik kepada rakyat di tengah kebuntuan parlemen yang kian tajam.
Dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/12/2025), media lokal melaporkan bahwa Anutin telah secara resmi mengajukan permintaan pembubaran parlemen kepada Raja Thailand.
Raja Maha Vajiralongkorn kemudian mengesahkan dekrit pembubaran parlemen, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara Kerajaan pada Jumat (12/12) waktu setempat. Dengan dekrit tersebut, Thailand diwajibkan menggelar pemilu dalam waktu 45 hingga 60 hari sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Juru bicara pemerintah Siripong Angkasakulkiat mengatakan kepada Reuters bahwa keputusan itu diambil menyusul perselisihan politik dengan Partai Rakyat, blok oposisi terbesar di parlemen.
“Ini terjadi karena kita tidak bisa maju di parlemen,” kata Siripong, merujuk pada kebuntuan legislatif yang telah menghambat agenda pemerintahan.
Keputusan di Tengah Perang Thailand–Kamboja
Pembubaran parlemen dilakukan di tengah situasi keamanan yang genting. Thailand saat ini terlibat dalam pertempuran sengit selama empat hari berturut-turut dengan Kamboja di sepanjang perbatasan kedua negara. Sedikitnya 20 orang dilaporkan tewas dan hampir 200 lainnya terluka dalam bentrokan yang terjadi di lebih dari belasan titik, melibatkan tembakan artileri dan serangan udara.
Meski demikian, Anutin menegaskan bahwa keputusan politik tersebut tidak akan mengganggu operasi militer. Dalam keterangannya kepada wartawan pada Rabu (10/12), ia mengatakan pengerahan pasukan di wilayah perbatasan akan tetap berjalan seperti biasa.
Ia kembali menegaskan sikapnya melalui media sosial dengan menyatakan, “Saya mengembalikan kekuasaan kepada rakyat.”
Tekanan Ekonomi dan Retaknya Koalisi
Anutin, yang menjabat sebagai perdana menteri sejak Agustus 2023, menghadapi tekanan besar akibat kondisi ekonomi yang rapuh. Tingginya utang rumah tangga, lemahnya konsumsi domestik, serta dampak tarif dari Amerika Serikat telah membebani ekonomi Thailand, yang merupakan terbesar kedua di Asia Tenggara. Ketidakpastian politik dinilai memperparah situasi tersebut.
Sebelumnya, Anutin menyatakan rencana pembubaran parlemen akan dilakukan pada akhir Januari, dengan pemilu dijadwalkan pada Maret atau awal April. Namun, krisis politik yang kian dalam mempercepat keputusan tersebut.
Retaknya koalisi pemerintahan terjadi setelah Partai Bhumjaithai menarik diri dan membentuk kesepakatan baru dengan Partai Rakyat. Partai oposisi itu menuntut sejumlah konsesi, termasuk penyelenggaraan referendum reformasi konstitusi, sebagai syarat dukungan politik.
Siripong mengatakan ketegangan meningkat ketika tuntutan tersebut tidak dipenuhi. “Ketika Partai Rakyat tidak bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka mengatakan akan mengajukan mosi tidak percaya dan meminta PM untuk segera membubarkan parlemen,” ujarnya kepada Reuters.
Pemimpin Partai Rakyat, Natthaphong Ruengpanyawut, menguatkan pernyataan tersebut dan menuding Partai Bhumjaithai gagal memenuhi kesepakatan politik.
“Kami telah mencoba menggunakan suara oposisi untuk mendorong [perubahan] konstitusi,” katanya.
Dengan pembubaran parlemen resmi diberlakukan, Thailand kini memasuki masa transisi politik yang krusial, di mana stabilitas pemerintahan, keamanan regional, dan pemulihan ekonomi akan sangat bergantung pada hasil pemilu mendatang.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
