NARASITODAY.COM, BANGKOK – Thailand dikabarkan akan menggelar pemilihan umum (pemilu) parlemen pada 8 Februari 2026, menurut laporan dari beberapa media lokal pada Senin (15/12/2025). Kabar ini disiarkan oleh lembaga penyiaran publik Thai PBS, stasiun televisi PPTV, serta media digital Prachathai.
Penentuan tanggal pemungutan suara ini menyusul persetujuan kerajaan (royal assent) yang diterima Perdana Menteri (PM) Anutin Charnvirakul pekan lalu untuk pembubaran parlemen. Berdasarkan ketentuan hukum Thailand, pemilu wajib dilaksanakan dalam rentang 45 hingga 60 hari setelah parlemen dibubarkan.
Saat ini, Komisi Pemilihan Umum Thailand (KPU) masih mengadakan rapat untuk membahas dan mengesahkan tanggal resmi pemilu. Seorang pejabat komisi pemilihan, yang namanya tidak bersedia disebutkan, menyatakan bahwa pihaknya “belum dapat mengonfirmasi laporan media terkait tanggal tersebut”.
Langkah untuk mempercepat pemilu, yang dilaksanakan lebih cepat dari perkiraan semula, terjadi di tengah situasi politik yang memanas.
PM Anutin terlibat perselisihan terbuka dengan Partai Rakyat (People’s Party) kekuatan politik terbesar di parlemen pada pekan lalu. Perselisihan ini memuncak ketika PM Anutin mengambil keputusan krusial untuk membubarkan parlemen, sebuah langkah yang diambil saat negara tersebut juga menghadapi konflik perbatasan yang memanas dengan Kamboja.
Keputusan ini mengejutkan banyak pihak karena sebelumnya, pada September lalu, Anutin justru mendapatkan dukungan dari People’s Party untuk pencalonannya sebagai perdana menteri. Dukungan tersebut diberikan dengan imbalan komitmen politik dan PM Anutin berjanji untuk memulai proses amendemen konstitusi dan membubarkan parlemen pada akhir Januari 2026.
Namun, kesepakatan politik itu akhirnya runtuh, membuka jalan bagi penyelenggaraan pemilu lebih awal dari jadwal yang disepakati.
Di tengah gejolak politik dan isu perbatasan, Pemilu yang dipercepat ini dapat memberikan keuntungan bagi politisi berpengalaman. Anutin Charnvirakul, politisi berusia 59 tahun yang dikenal piawai dalam membangun kompromi politik, dinilai berpotensi meraih keuntungan dari “gelombang nasionalisme yang tengah menyapu Thailand”.
Dengan rekam jejaknya, kemampuan Anutin memanfaatkan sentimen publik di tengah konflik perbatasan dan kekacauan politik domestik akan menjadi salah satu faktor kunci dalam persaingan menjelang 8 Februari 2026.***
Editor : Alysa
Sumber : Berbagai Sumber
