NARASITODAY.COM, NEW YORK – Papan pengumuman “Tutup” dan ruang kantor yang kosong kini menjadi pemandangan lazim di berbagai sudut kota di Amerika Serikat. Sepanjang tahun 2025, gelombang kebangkrutan hebat menyapu Negeri Paman Sam, menghantam mulai dari maskapai penerbangan raksasa, jaringan ritel legendaris, hingga toko-toko kecil di sudut jalan yang kini berjuang melawan hantaman ekonomi.
Fenomena ini bukan sekadar angka di atas kertas, melainkan cerminan dari tekanan finansial yang kian menyesakkan akibat meroketnya biaya hidup, pengetatan kredit perbankan, serta ketidakpastian geopolitik global yang tak kunjung usai.
Berbeda dengan krisis ekonomi masa lalu yang biasanya hanya melumpuhkan industri tertentu, badai kali ini dinilai tidak lazim karena menyebar merata ke hampir seluruh lapisan bisnis. Para ahli hukum kepailitan menyebut pola ini sebagai anomali yang mencemaskan.
“Biasanya, kebangkrutan melekat pada industri yang sama. Namun sekarang, kebangkrutan tampaknya terjadi di mana-mana,” kata Robert Stark, mitra firma hukum Brown Rudnick, yang telah berpengalaman lebih dari 30 tahun menangani restrukturisasi perusahaan.
Data dari S&P Global Market Intelligence mengonfirmasi kepahitan tersebut. Hingga November 2025, tercatat 717 pengajuan kebangkrutan perusahaan, melampaui angka tahun lalu sebanyak 687 kasus. Ini merupakan rekor tertinggi sejak era pemulihan krisis finansial global pada 2010 silam.
Daftar “korban” tahun ini mencakup nama-nama besar dengan kewajiban utang fantastis di atas US$1 miliar (sekitar Rp15,8 triliun), seperti Spirit Airlines, Sonder, Del Monte Foods, Claire’s, hingga Omnicare. Sektor industri menjadi yang paling babak belur dengan 110 pengajuan, disusul sektor barang konsumsi dan kesehatan.
Di balik gedung-gedung pencakar langit yang mulai sepi, jutaan rumah tangga Amerika juga tengah berada di ambang batas kemampuan mereka. Amy Quackenboss, Direktur Eksekutif American Bankruptcy Institute (ABI), menyoroti rapuhnya kondisi keuangan keluarga saat ini.
“Kenaikan biaya, kondisi kredit yang lebih ketat, dan volatilitas geopolitik yang berkelanjutan terus memberikan tekanan pada rumah tangga dan bisnis yang sudah berada dalam kondisi keuangan rapuh,” ujar Quackenboss.
Kebangkrutan individu melonjak 8% menjadi hampir 41.000 kasus pada November saja. Banyak keluarga terpaksa mengambil jalur “Bab 7” atau likuidasi aset karena tak lagi mampu menanggung beban utang yang membengkak seiring kenaikan harga kebutuhan pokok.
Meski situasinya mencekam, jalur hukum kepailitan kini dianggap sebagai “pelampung” terakhir untuk bisa bernapas kembali. Bagi usaha kecil, skema Subbab V Bab 11 yang lebih sederhana kini menjadi pilihan populer, dengan lonjakan kasus mencapai 23% secara tahunan pada bulan November.
Pemerintah dan lembaga keuangan kini terus memantau apakah tren ini akan melandai di tahun depan atau justru menjadi awal dari resesi yang lebih dalam.
“Bagi keluarga dan perusahaan yang terbebani utang, kebangkrutan tetap menjadi jalur penting untuk memulihkan stabilitas dan membangun kembali masa depan keuangan yang lebih kuat,” tutur Quackenboss menutup keterangannya.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
