NARASITODAY.COM, WASHINGTON D.C. – Tanah Gaza yang masih berselimut abu peperangan, sebuah cetak biru masa depan mulai digelar. Pemerintah Amerika Serikat secara resmi mengumumkan dimulainya fase kedua rencana perdamaian Gaza pada Rabu (14/1/2026), sebuah langkah berani yang melompat maju meskipun gencatan senjata total di fase pertama belum sepenuhnya stabil.
Utusan khusus Presiden Donald Trump, Steve Witkoff, menegaskan bahwa fase ini bukan sekadar gencatan senjata, melainkan transisi struktural. Fokus utamanya adalah pembentukan pemerintahan teknokratis transisi, dimulainya proses pelucutan senjata, serta proyek rekonstruksi yang sangat masif.
Berdasarkan kesepakatan mediator dari Mesir, Qatar, dan Turki, Gaza akan dikelola oleh badan teknokratis beranggotakan 15 orang yang dipimpin oleh Ali Shaath. Shaath bukan orang baru melainkan ia adalah mantan wakil menteri Otoritas Palestina yang ahli dalam pengembangan zona industri.
Di bawah pengawasan “Dewan Perdamaian” yang melibatkan tokoh internasional seperti Nickolay Mladenov, badan ini akan diisi oleh para profesional sektor swasta, mulai dari bos telekomunikasi hingga kritikus lama Hamas.
Seorang pejabat AS memberikan gambaran tegas mengenai misi politik di balik komite ini kepada Reuters:
“Tujuannya adalah menciptakan alternatif selain Hamas yang menginginkan perdamaian, dan mencari cara untuk memberdayakan mereka.”
Bagi warga Gaza yang kini bertahan hidup di balik terpal tenda darurat, janji rekonstruksi adalah tumpuan terakhir. Ali Shaath membawa visi yang tidak biasa untuk mempercepat pemulihan wilayah yang hancur lebur tersebut. Alih-alih membuang puing bangunan secara konvensional, ia berencana mengubah limbah perang menjadi aset.
“Jika saya membawa buldoser dan mendorong puing-puing itu ke laut untuk membuat pulau-pulau baru (daratan baru), saya bisa memenangkan lahan baru untuk Gaza sekaligus membersihkan puing-puing. Ini tidak akan memakan waktu lebih dari tiga tahun,” ungkap Shaath dengan optimis.
Visi ini tergolong sangat ambisius, mengingat laporan PBB sebelumnya memprediksi bahwa pembangunan kembali rumah-rumah di Gaza bisa memakan waktu hingga tahun 2040 atau bahkan puluhan tahun ke depan.
Meski Otoritas Palestina (PA) di Tepi Barat menyambut baik langkah ini dengan prinsip “satu sistem, satu hukum, dan satu senjata yang sah”, tantangan terbesar tetap berada pada isu pelucutan senjata.
Washington mencoba menawarkan jalan tengah berupa program amnesti bagi anggota Hamas yang bersedia meletakkan senjata. Namun, di lapangan, realitasnya jauh lebih rumit. Israel tetap menyimpan skeptisisme mendalam, sementara Hamas bersikeras tidak akan menyerahkan persenjataan mereka sebelum ada pengakuan resmi terhadap negara Palestina yang berdaulat.
Saat ini, detail teknis mengenai mekanisme pelucutan senjata dan rencana pengerahan pasukan penjaga perdamaian internasional masih menjadi misteri. Para pemimpin faksi Palestina kini tengah berkumpul di Kairo untuk merundingkan detail tersebut, sebelum pengumuman lebih lanjut yang dijadwalkan akan disampaikan pada Forum Ekonomi Dunia di Davos pekan depan.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
