Khamenei Salahkan Trump atas Gelombang Protes Iran, Lebih dari 3.000 Orang Tewas

0
Iran
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei . Foto: Office of the Iranian Supreme Leader/WANA (West Asia News Agency)/Handout via REUTERS

NARASITODAY.COM, DUBAI – Langit Teheran yang sunyi oleh pemadaman internet, ketegangan antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat mencapai titik didih baru. Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, melancarkan serangan verbal tajam terhadap Presiden Donald Trump pada Sabtu (17/1/2026), menyusul rangkaian demonstrasi maut yang telah mengubah jalanan Iran menjadi medan laga selama berminggu-minggu.

Tragedi ini bukan sekadar angka. Di balik data korban yang mencapai ribuan, terdapat kemarahan yang meluap akibat tekanan ekonomi sejak 28 Desember lalu, yang kini bertransformasi menjadi tuntutan pengakhiran kekuasaan ulama.

Khamenei tidak menahan diri dalam menuding Washington sebagai dalang di balik kekacauan yang disebut sebagai kerusuhan terburuk di Iran dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut kerusakan properti publik dan hilangnya nyawa adalah hasil rancangan musuh lama mereka.

“Kami menganggap presiden Amerika Serikat sebagai penjahat atas korban jiwa, kerusakan, dan fitnah yang ia timpakan kepada bangsa Iran,” ujar Khamenei, seperti dikutip media pemerintah Iran.

Baca Juga :  Netanyahu Puji Keberanian Demonstran Iran, Harapkan Runtuhnya "Belenggu Tirani"

Meskipun Donald Trump sempat mengunggah apresiasi karena Iran membatalkan eksekusi massal, Khamenei menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap “musuh domestik” tetap menjadi prioritas tanpa melibatkan konfrontasi militer terbuka.

“Kami tidak akan menyeret negara ini ke dalam perang, tetapi kami juga tidak akan membiarkan penjahat domestik maupun internasional lolos tanpa hukuman,” tegasnya.

Kontradiksi informasi menjadi tantangan utama di tengah krisis ini. Sementara Khamenei mengakui “beberapa ribu orang tewas” akibat ulah mereka yang terkait Amerika Serikat dan Israel, lembaga Human Rights Activists News Agency (HRANA) menyodorkan angka verifikasi sebanyak 3.090 kematian, di mana 2.885 di antaranya adalah pengunjuk rasa.

Di sisi lain, ancaman hukuman mati membayangi lebih dari 22.000 orang yang ditahan. Jaksa Agung Iran, Mohammad Movahedi Azad, menyatakan tidak ada ruang bagi pengampunan bagi mereka yang dianggap sebagai musuh Tuhan.

Baca Juga :  Ayatollah Ali Khamenei Tewas dalam Serangan AS-Israel, Iran Umumkan 40 Hari Berduka

“Semua pelaku adalah mohareb,” kata Mohammad Movahedi Azad, merujuk pada istilah hukum Islam yang berarti memerangi Tuhan dan dapat diganjar hukuman mati.

Di lapangan, penindakan keras aparat tampaknya mulai meredam gejolak. Namun, “keberhasilan” ini dibayar mahal dengan pemadaman total akses informasi. NetBlocks melaporkan bahwa internet sempat menyala singkat pada Sabtu dini hari sebelum kembali diputus, meninggalkan warga dalam kegelapan komunikasi.

“Konektivitas internet terus stagnan di #Iran meskipun sempat terjadi peningkatan akses singkat hari ini,” tulis NetBlocks di platform X.

Seorang warga di Karaj wilayah dengan bentrokan paling parah menceritakan bagaimana internet hanya aktif sekitar pukul 04.00 waktu setempat sebelum senyap kembali. Di kota ini pula, operasi intelijen kompleks diklaim berhasil menangkap “pengendali utama” kerusuhan, termasuk seorang perempuan bernama Nazanin Baradaran yang diduga beraliansi dengan tokoh oposisi di pengasingan, Reza Pahlavi.

Baca Juga :  Kader PKK Aktif Jadi Korban Kecelakaan di Jalur Wisata Pabangbon, Suami Tewas di Tempat

Di tengah bara yang masih menyala, Presiden Trump justru secara terbuka menyerukan berakhirnya kekuasaan 37 tahun Khamenei. Dalam wawancara dengan Reuters, Trump bahkan mulai melirik Reza Pahlavi, putra Shah terakhir Iran, sebagai figur potensial di masa depan.

Trump menyebut Pahlavi “terlihat sangat baik”, meski ia masih meragukan kemampuan sang tokoh oposisi untuk menggalang dukungan akar rumput guna mengambil alih kekuasaan secara penuh. Pernyataan ini semakin mempertegas garis perseteruan antara Washington dan Teheran yang kini tak lagi hanya soal nuklir, melainkan eksistensi rezim itu sendiri.***

Editor : Alysa

Sumber : Berbagai Sumber