NARASITODAY.COM, WASHINGTON D.C. – Ketegangan diplomatik antara Washington dan London memanas setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan pemerintah Inggris untuk menyerahkan kedaulatan Kepulauan Chagos kepada Mauritius. Di tengah hembusan angin politik global yang tak menentu, langkah London tersebut dinilai Trump sebagai ancaman nyata bagi stabilitas keamanan nasional.
Melalui platform Truth Social pada Selasa (20/1/2026), Trump mengekspresikan kekecewaannya dengan narasi yang meledak-ledak, mengaitkan hilangnya kendali atas wilayah strategis di Samudra Hindia tersebut dengan ambisi lamanya terhadap wilayah lain.
“Inggris menyerahkan lahan yang sangat penting adalah sebuah tindakan KEBODOHAN BESAR, dan ini merupakan bagian dari rangkaian panjang alasan keamanan nasional mengapa Greenland harus diakuisisi,” tulis Trump.
Pernyataan ini menandai U-turn atau perubahan sikap yang mengejutkan. Sebelumnya, pemerintahan Trump sempat memberikan sinyal dukungan terhadap proses transisi ini. Namun kini, sang Presiden tampaknya melihat penyerahan gugusan pulau tersebut sebagai sebuah kekeliruan strategis yang fatal.
Di jantung perselisihan ini terletak Diego Garcia, sebuah pulau karang yang menjadi rumah bagi salah satu instalasi militer paling vital milik AS dan Inggris. Pangkalan ini adalah “mata dan telinga” Barat yang menjangkau operasi di Samudra Hindia hingga Timur Tengah. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Inggris akan menyerahkan kedaulatan kepada Mauritius, namun tetap membayar sewa untuk mempertahankan keberadaan pangkalan militer tersebut.
Merespons serangan verbal dari Gedung Putih, Downing Street segera mengeluarkan pembelaan. Pemerintah Inggris menegaskan bahwa kesepakatan ini justru merupakan tameng hukum yang diperlukan untuk melindungi Diego Garcia dari ketidakpastian masa depan.
“Kesepakatan ini menjamin keberlanjutan operasi pangkalan gabungan AS-Inggris di Diego Garcia untuk generasi mendatang, dengan ketentuan kuat guna menjaga kemampuan uniknya tetap utuh dan menjauhkan para musuh kami,” bunyi pernyataan resmi dari Downing Street.
Dukungan serupa sebenarnya pernah mengalir dari dalam kabinet Trump sendiri. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, pada Mei lalu sempat menyebut langkah ini sebagai “kesepakatan bersejarah” yang mampu menjamin stabilitas operasi jangka panjang bagi fasilitas militer gabungan tersebut.
Namun, di balik meja perundingan diplomatik, terselip kisah pilu tentang kemanusiaan. Pengalihan kedaulatan ini merupakan puncak dari perjuangan panjang warga asli Chagos yang diusir paksa dari tanah kelahiran mereka pada tahun 1960-an demi pembangunan pangkalan militer. Selama puluhan tahun, mereka hidup dalam pengasingan, menuntut keadilan melalui koridor hukum Inggris hingga Mahkamah Internasional (ICJ).
Pada 2019, ICJ secara resmi merekomendasikan Inggris untuk mengakhiri kolonisasinya di Chagos. Kini, di saat kepulauan tersebut berada di ambang kembalinya ke pangkuan Mauritius, kritik keras Trump kembali melemparkan bayang-bayang ketidakpastian atas masa depan geopolitik di Samudra Hindia.***
Editor : Alysa
Sumber : cnbcindonesia.com
